Beranda Bandung Raya Buruh Tuntut Gubernur Jabar Cabut Diktum Ketiga SK UMSK Subang dan Terbitkan...

Buruh Tuntut Gubernur Jabar Cabut Diktum Ketiga SK UMSK Subang dan Terbitkan SK UMSK Karawang

BERBAGI
Massa Aksi dari FSPS memegang spanduk berisi tuntutan aksi (poto: Johan)

BANDUNG, PASUNDANNEWSFederasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Jawa Barat melakukan  aksi ujuk rasa di depan Gedung Sate pada senin (23/11/2020).

Mereka menuntut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil agar mencabut Diktum Ketiga SK UMSK Subang tahun 2020 dan Meminta diterbitkan SK UMSK Karawang tahun 2020.

Menurut Deni Sunarya  Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Singaperbangsa (FSPS) Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat dalam menetapkan besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang tahun 2020, pada 13 agustus 2020 telah membuka peluang bagi pengusaha untuk membayar upah dibawah UMSK Subang 2020.


Baca Juga: Tolak Rizieq Shihab, Kali Ini Front Pembela Bangsa Adakan Aksi di DPRD Jabar

Baca Juga: Bertemakan “Semangat 21-25 Keren Menuju Jawa Barat Juara Lahir Batin”, BKKBN Sosialisasi di Cikarang Barat


“Adanya penetapan tersebut akan berdampak upah dibayar dibawah UMSK Subang atau setidaknya tidak bersedia membayar upah sesuai UMSK yang telah ditetapkan,” Jelas Deni.

Dalam Diktum Ketiga SK UMSK tersebut berbunyi “upah minimum sektoral Kabupaten Subang tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/serikat butuh pada sektor yang bersangkutan.

Menurut Deni perusahaan yang belum memiliki kesepakatan untuk menjalankan UMSK dengan serikat pekerja, tidak dapat memberlakukan besaran upah sesuai UMSK.


Baca Juga: Jadwal dan Klasemen Liga Champions Live SCTV 25-26 November 2020

Baca Juga: Minta 2 Rekannya di Bebaskan, PRMB Geruduk Polrestabes Bandung


“Nyata-nyatanya SK UMSK Gubernur Jawa Barat yang mempersyaratkan kenaikan UMSK telah membuat norma baru yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang ketenagakerjaan dan melanggar pasal 24 UU nomor 30 tahun 2014,” ujar Deni.

Selain itu, mereka menganggap sikap diam Gubernur Jawa Barat yang belum menetepkan besaran UMSK Karawang Tahun 2020, merupakan tindakan yang mengabaikan ketentuan perundang-undangan.

“Setidaknnya telah terdapat 7 (tujuh) sektor di Kabupaten Karawang, yang telah mencapai kesepakatan sepanjang besaran UMSK, di antaranya 1). Pengadaan gas Alam dan buatan, 2). Perdagangan besar mesin kantor, 3). Suku cadang dan perlengkapannya, 4). Industri Gluskosa, 5). Industri mesin dan perkakas mesin untuk pengerjaan logam, 6). Jasa industri untuk berbagai pengerjaan khusus logam dari barang logam, dan 7). Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor dua dan tiga,” tutup Deni. (Red)