BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Wacana kembalikan nama Kabupaten Galuh terus menguat.
Hal tersebut terlihat sejak gencarnya sosialisasi yang turut Pemkab Ciamis lakukan melalui Disbudpora (Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga) Ciamis.
Diketahui, pada tanggal 14 Oktober 2022 lalu, sosialisasi digelar bersama para tokoh dan budayawan bertempat di Aula Setda Kabupaten Ciamis.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya menyatakan, pihaknya melakukan sosialisasi tentang perubahan nama Ciamis jadi Galuh secara bertahap kepada masyarakat.
“Kami melakukan sosialisasi ini secara bertahap. Dilihat tanggapan masyarakat ada keinginan untuk diganti,” terang Herdiat.
Ia berpandangan bahwa pertimbangan pengembalian nama ini salah satunya sebagai kejayaan masa lalu.
“Nama Galuh lebih dulu, dan pernah mengalami masa keemasan,” ungkapnya.
Sedangkan ketika Galuh berganti jadi Ciamis alasannya tidak jelas. Bahkan ada informasi ini merupakan strategi kolonial Belanda mengganti Galuh jadi Ciamis memecah dan merusak Galuh.
“Sedang berproses, memang tidak ada target harus tahun berapa. Kalau pun sudah ganti, memerlukan anggaran untuk pergantian papan nama, KTP. Prosesnya pun tidak cukup dengan waktu 5-10 tahun,” papar Herdiat.
Baca Juga : Wacanakan Nama Kabupaten Menjadi Galuh, Pemkab Ciamis Adakan Sosialisasi
Tanggapan Ketua GP Anshor Kabupaten Ciamis
Menanggapi hal ini, Ketua GP Anshor Kabupaten Ciamis, Maulana Sidik angkat suara.
Menurutnya, Bupati Ciamis sangat mengetahui sejak kapan usulan perubahan nama Kabupaten Ciamis.
“Mulai sejak Bupati Oma Sasmita, dan puncaknya ketika viral isu tanggapan ‘pelecehan’ nama Galuh berati ‘barbar’ oleh Babeh Saidi,” katanya kepada PasundanNews.com, Sabtu (25/3/2023).
Hal tersebut, tutur Sidik, yang menjadi pemantik usulan perubahan nama Kabupaten Ciamis menjadi Galuh.
“Kita sebagai masyarakat Ciamis jangan terpancing emosi seolah olah Bupati Ciamis ingkar janji terhadap visi misi beliau sebagai kepala daerah,” jelasnya.
“Dalam catatan saya, pasti ada kekurangan beliau tetapi prestasinya juga banyak ditengah kondisi badai Covid-19, banyak daerah yang tidak berdaya bahkan utang daerah melebihi RAPBD,” paparnya.
Di samping itu, kata Sidik, Ciamis banyak menorehkan penghargaan tingkat nasional atas salah satu upaya kerja keras Bupati Ciamis.
“Perihal setuju atau tidak setuju, perihal siap atau tidak siap perubahan nama kabupaten sekarang ada di tangan DPRD,” ungkapnya.
Tetapi, lanjutnya, yang penting adalah sejauh mana pemerintah serius memperhatikan sejarah tertulis secara resmi dari pemerintah daerah.
“Hal ini saya kira sangat penting, agar generasi milenial ke depan mengetahui jati diri mereka,” tandas Sidik. (Ilham Hidayat/PasundanNews.com)
