BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Dema (Dewan Mahasiswa) STAI Putera Galuh Ciamis menilai dunia pendidikan Kabupaten Ciamis tak banyak meraih prestasi signifikan.
Ketua Dema STAI PGC, Rendi Agus Triadi menyebutkan, terdapat sejumlah persoalan pendidikan yang pihaknya soroti dan harus menjadi evaluasi bersama.
“Pada momentum hari jadi ini saya kira sangat tepat untuk evaluasi bersama terhadap sejumlah pembangunan Ciamis khususnya pada bidang pendidikan,” kata Rendi kepada PasundanNews.com Selasa (13/6/2023).
Rendi menilai, dunia pendidikan Ciamis tak berbanding lurus dengan kemeriahan Hari Jadi ke-381 yang mengkampanyekan sejumlah prestasi pada bidang lain.
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang harus disoroti dan evaluasi, apalagi bidang pendidikan yang bahkan masih memiliki catatan merah.
“Jangan sampai gebyarnya Hari Jadi Ciamis ke- 381 ini hanya bersifat seremonial semata, perlu refleksi, prestasi apa yang sudah dapatkan selama hampir 4 abad ini, terutama bidang pendidikan?,” ujarnya
Berikut Sejumlah Persoalan Pendidikan yang Disoroti Mahasiswa Ciamis
Pertama kata Rendi terkait persoalan guru honorer. Menurutnya, meski memiliki tugas yang sama, namun berdasarkan peraturan yang berlaku, guru honorer berbeda dengan guru tetap dari segi gajinya.
Pemkab Ciamis harus berupaya mencari solusi bagaimana para guru honorer tersebut mendapatkan nilai kesejahteraan yang sama dengan guru-guru yang lain.
Seperti memberikan stimulan untuk menunjang fasilitas para guru honorer dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik.
“Kan banyak juga guru yang tidak tercover P3K, dan kita tahu bahwa hal itu tidak mungkin bisa terealisasi secara instan, tapi juga harus ada upaya dari Pemkab untuk mengintervensi itu,” katanya.
Kedua, sambung Rendi, mengenai pro-kontra marketplace guru. Ia menyebut perubahan kebijakan pendidikan terus dilakukan oleh Kementerian Pendidikan RI.
Melalui aplikasi marketplace guru, pengguna tinggal menentukan pilihannya dan nanti masuk ke keranjang, dan lalu check out.
“Maka guru tersebut otomatis akan diangkat jadi guru dengan status PPPK. Atas rencana kebijakan tersebut, banyak yang pro dan kontra,” tuturnya.
Bahkan meme terkait guru yang dijual pada marketplace bertebaran di media sosial.
Dengan adanya kebijakan tersebut menurut Rendi semakin terlihat bahwa pemerintah tidak paham akan kondisi lingkungan pendidikan.
Hal itu bahkan terbukanya kesempatan untuk nepotisme pada dunia pendidikan dan secara tidak langsung profesi guru akan tertindas.
Kasus Pelecehan Seksual oleh Oknum Guru Menjadi Catatan Merah Pendidikan di Ciamis
Selanjutnya, tutur Rendi, saat ini pendidikan Kabupaten Ciamis kembali tercoreng dengan adanya kasus dugaan pelecehan seksual yang lakukan oleh oknum guru.
Hal itu membuat masyarakat Ciamis merasa terpukul dan geram atas tindakan oknum guru yang seharusnya memberikan teladan terbaik untuk siswanya.
Oleh karenanya pendampingan terhadap guru harus intens lakukan untuk memenuhi dan memastikan integritas seorang guru.
Tindakan tegas pun harus lakukan oleh pemerintah dan penegak hukum dalam menangani oknum guru yang menjadi titik keresahan para siswa dan orang tua.
Selanjutnya, Rendi juga mengharapkan Pemkab Ciamis memastikan kebutuhan fasilitas pendidikan pada setiap satuan pendidikan benar-benar terpenuhi.
Menurutnya, hal itu menjadi suatu kebutuhan dasar untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.
Seperti pemenuhan ruang kelas yang kurang, laboratorium, buku penunjang belajar siswa, perpustakaan, dan fasilitas lainnya.
“Hal itu sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2023 pasal 2, bahwa standar sarana dan prasarana gunakan sebagai pedoman bagi Pemda, Satdik, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan” pungkasnya. (Hendri/PasundanNews.com)
