Beranda Nasional Dapati Ribuan Hektar HGU di Kuasai Pengusaha, Mahfud MD: “Gila, Ini Limbah...

Dapati Ribuan Hektar HGU di Kuasai Pengusaha, Mahfud MD: “Gila, Ini Limbah Masa Lalu”

BERBAGI
Menko Polhukam Mahfud MD tengah mencari cara untuk mengambil alih ratusan hektare lahan HGU yang dikuasai kelompok tertentu seiring pergantian pemerintahan Poto: Instagram Mahfud MD)

JAKARTA, PASUNDANNEWS – Melaui akun twitternya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuliskan bahwa dia menerima kiriman daftar penguasa lahan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasai oleh sejumlah kelompok atau grup.

Akun twitter resmi miliknya @mohmahfudmd. menuliskan banyak grup telah menguasai ratusan ribu hektare atas izin pemerintah dari waktu-waktu.

“Ini gila. Penguasaan itu diperoleh dari Pemerintahan dari waktu ke waktu, bukan baru,” cuit Mahfud, seperti dikutip Senin (28/12/2020).

Cuitan Mahfud Md di Twitternya

Tak hanya itu, Mahfud mengatakan bahwa penguasaan tanah oleh sekelompok orang atas izin pemerintah terdahulu itu merupakan limbah masa lalu. Dia pun mengakui penyelesaian penguasaan tanah ratusan hingga ribuan hektar ini cukup rumit.

“Ini adalah limbah masa lalu yang rumit penyelesaiannya karena dicover dengan hukum formal. Tapi kita harus bisa,” kata Mahfud.

Tak sampai situ cuitan Mahfud tersebut direspons oleh salah satu pengikutnya di media sosial twitter. Akun @Fianto94 meminta Mahfud segera ambil langkah untuk menyelesaikan persoalan rumit tersebut.

Kemudian Respon Mahfud, bahwa saat ini pemerintah memang tengah mengambil langkah dan terus berusaha menyelesaikan penguasaan-penguasaan lahan oleh segelintir orang ini.

Tambah Mahfud kendala yang dihadapi saat ini adalah penguasaan lahan itu diberikan pemerintah terdahulu yang sah sehingga pemerintah saat ini tak bisa begitu saja mengambil lahan tersebut.

“Kita terus berusaha untuk menyelesaikannya. Problemnya hak-hak itu dulunya diberikan secara sah oleh Pemerintah yang sah sehingga tak bisa diambil begitu saja. Cara menyelesaikannya juga harus dengan cara yang sah secara hukum,” kata Mahfud.