PASUNDAN NEWS – Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, menyoroti potensi berkurangnya transfer keuangan daerah dari pemerintah pusat ke Pemerintah Kota Bandung. Kondisi tersebut, menurutnya, harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Asep menyebut, masih banyak sektor yang memiliki peluang besar untuk ditingkatkan kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
“Dari retribusi parkir ada harapan besar. Kemudian sektor pariwisata, termasuk restoran, juga masih punya potensi yang bisa digali lebih maksimal,” ujarnya.
Terkait capaian PAD tahun ini, Asep menilai masih terlalu dini untuk memberikan gambaran pasti karena pelaksanaan anggaran baru memasuki semester pertama.
“Sekarang belum terukur, karena masih semester satu. Nanti kita lihat perkembangan di semester dua,” katanya.
Lebih lanjut, Asep menegaskan bahwa hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah tidak boleh berhenti hanya sebagai dokumen rekomendasi. Ia berharap seluruh masukan DPRD dapat terakomodasi secara konkret dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
“Sayang kalau kita sudah memberikan rekomendasi dengan berbagai harapan, tapi tidak masuk dalam perencanaan 2027. Makanya pembahasan dilakukan intensif, agar hasil LKPJ ini bisa menjadi jembatan untuk dieksekusi pada tahun mendatang,” tegasnya.
Selain itu, Asep juga memberikan perhatian khusus kepada jajaran direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Ia meminta agar perusahaan daerah mampu membaca peluang, memahami tantangan, dan menentukan arah pengembangan yang tepat.
“BUMD harus mampu membaca situasi, memahami sumber masalah, dan menentukan arah ke depan,” ucapnya.
Dalam pembahasan misi pembangunan daerah, khususnya misi keempat yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan daerah dan pengelolaan aset, Asep menekankan pentingnya optimalisasi aset pemerintah sebagai sumber nilai tambah ekonomi.
Ia juga mendorong agar pemerintah menghadirkan inovasi dalam peningkatan pendapatan sekaligus menjalankan efisiensi anggaran, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat.
“Pemerintah harus bisa mengoptimalkan aset, meningkatkan pendapatan secara kreatif dan inovatif, serta melakukan efisiensi. Tapi yang paling penting, jangan sampai kebijakan itu justru mengorbankan masyarakat,” pungkasnya.
