BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Pemerintah Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat, tengah diguncang isu tak sedap. Direktur BUMDes Mukti Mandiri berinisial S (33) yang menjabat sejak tahun 2022, dikabarkan menghilang dan tidak dapat dihubungi sejak awal pekan ini.
Kondisi tersebut memicu keresahan warga sekaligus memunculkan berbagai spekulasi terkait dugaan persoalan keuangan di tubuh BUMDes. Pemerintah desa akhirnya buka suara setelah isu kerugian hingga ratusan juta rupiah ramai diperbincangkan masyarakat.
Sekretaris Desa Sukamukti, Nana Juhana, mewakili Kepala Desa Budi Haryono, membenarkan bahwa yang bersangkutan sudah beberapa hari tidak masuk kantor dan nomor teleponnya tidak aktif saat dihubungi.
Pihaknya kemudian melakukan penelusuran ke keluarga untuk memastikan keberadaan direktur BUMDes tersebut. Dari hasil komunikasi dengan pihak keluarga, diperoleh informasi bahwa S saat ini berada di wilayah Sukabumi usai terjadi persoalan rumah tangga.
“Kami sudah bertemu suaminya. Informasinya, S diantar oleh suaminya ke rumah saudaranya di Sukabumi setelah sempat terjadi cekcok di rumah,” ujar Nana kepada awak media, Jumat (8/5/2026).
Tak tinggal diam, pemerintah desa bersama unsur terkait langsung bergerak melakukan penjemputan. Nana menyebut kepala desa bersama Babinsa dan keluarga kini tengah menuju Sukabumi guna meminta penjelasan langsung dari S terkait persoalan yang berkembang di masyarakat.
Baca Juga :Razia Knalpot Bising Digencarkan, Ratusan Barang Bukti Diamankan Polres Banjar
“Saat ini, Pak Kuwu (Kepala Desa), Babinsa, dan pihak keluarga sedang menjemputnya ke Sukabumi untuk dimintai keterangan,” imbuhnya.
Di tengah ramainya kabar dugaan kerugian mencapai Rp 600 juta, Nana menegaskan angka tersebut tidak sepenuhnya berkaitan dengan penyertaan modal BUMDes.
Berdasarkan hasil penelusuran sementara, dana desa yang belum dapat dipertanggungjawabkan diperkirakan berada di kisaran Rp 110 juta hingga Rp 140 juta.
“Jadi kalau ada angka Rp 600 juta, itu kemungkinan akumulasi dari kerja sama pribadi yang bersangkutan dengan pihak luar,” jelas Nana.
Ia juga menyebut sejumlah transaksi dilakukan menggunakan rekening pribadi, bukan rekening resmi BUMDes, serta tidak melalui mekanisme Musyawarah Desa maupun dokumen kerja sama resmi organisasi.
Lebih jauh, pemerintah desa mengungkap banyak pihak luar mendatangi kantor desa sambil membawa dokumen penagihan investasi maupun suplai bahan pangan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Namun setelah diperiksa, seluruh kerja sama tersebut diduga dilakukan secara pribadi oleh S tanpa melibatkan kelembagaan BUMDes secara administratif.
“Banyak yang datang membawa berkas, tapi itu urusan pribadi S, bukan atas nama BUMDes. Secara administrasi desa, BUMDes Sukamukti sebenarnya sempat menjadi percontohan dan laporannya diterima masyarakat saat Musdes bulan Maret lalu karena usahanya berjalan bagus,” pungkas Nana.
Pemerintah desa pun meminta masyarakat tetap tenang dan menunggu hasil klarifikasi langsung agar persoalan tidak berkembang menjadi informasi liar yang belum tentu benar. (Hermanto/PasundanNews.com)
