Penulis : Tomi Fajar Pratama (Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran)
PASUNDAN NEWS – Hampir setiap hari, nama Dedi Mulyadi muncul di linimasa media sosial. Melalui TikTok, Instagram, YouTube, hingga Facebook, masyarakat dapat menyaksikan berbagai aktivitasnya secara langsung. Mulai dari meninjau kondisi warga kurang mampu, berdialog dengan pedagang kaki lima, menyelesaikan persoalan sosial, hingga memberikan respons terhadap berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Tidak sedikit dari konten tersebut memperoleh jutaan penonton dan ribuan komentar dari pengguna media sosial.
Fenomena ini menunjukkan bahwa cara masyarakat mengenal pemimpin telah mengalami perubahan yang signifikan. Jika pada masa lalu publik lebih banyak mengenal kepala daerah melalui pemberitaan televisi, surat kabar, atau konferensi pers, kini hubungan antara pemimpin dan masyarakat semakin dipengaruhi oleh media sosial. Pemimpin tidak lagi hanya hadir melalui pemberitaan media, tetapi juga melalui konten yang mereka produksi dan distribusikan sendiri. Dalam konteks inilah, Dedi Mulyadi menjadi salah satu contoh menarik untuk melihat bagaimana transformasi komunikasi politik terjadi di era digital.
Perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah pola interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Media sosial memungkinkan komunikasi berlangsung secara lebih cepat, langsung, dan personal. Kehadiran platform digital juga membuat batas antara ruang politik dan ruang keseharian menjadi semakin tipis. Aktivitas yang sebelumnya hanya diketahui oleh kalangan tertentu kini dapat disaksikan oleh jutaan orang dalam hitungan menit.
Perubahan tersebut dapat dipahami melalui konsep Mediatization of Politics yang dikembangkan oleh Jesper Strömbäck. Menurut Strömbäck, politik modern semakin dipengaruhi oleh logika media (media logic), yaitu cara kerja media yang menentukan bagaimana suatu pesan dikemas dan disampaikan kepada publik. Dalam situasi ini, aktor politik tidak hanya dituntut mampu menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga harus mampu menyesuaikan cara berkomunikasinya dengan karakteristik media yang digunakan.
Pada era media sosial, logika media memiliki karakter yang berbeda dibandingkan media massa konvensional. Pesan yang singkat, visual, personal, dan mudah dibagikan cenderung lebih menarik perhatian publik. Algoritma platform digital juga mendorong munculnya konten yang mampu menghasilkan interaksi tinggi, seperti komentar, tanda suka, dan pembagian ulang. Akibatnya, komunikasi politik tidak lagi hanya berfokus pada penyampaian informasi kebijakan, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut dikemas agar dapat menjangkau audiens yang lebih luas.
Dalam konteks tersebut, Dedi Mulyadi menunjukkan pendekatan komunikasi yang berbeda dibandingkan pola komunikasi politik yang selama ini identik dengan bahasa formal dan birokratis. Konten-konten yang diunggah di media sosial umumnya menampilkan aktivitas lapangan yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Alih-alih menyampaikan data atau laporan secara formal, komunikasi yang dibangun lebih banyak menggunakan pendekatan naratif melalui percakapan langsung, cerita warga, serta dokumentasi situasi yang terjadi di lapangan.
Pendekatan tersebut membuat pesan yang disampaikan menjadi lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Publik tidak hanya menerima informasi mengenai program pemerintah, tetapi juga dapat melihat secara langsung bagaimana seorang pemimpin berinteraksi dengan warga. Kehadiran visual dalam bentuk video semakin memperkuat pengalaman tersebut karena audiens dapat menyaksikan ekspresi, respons, dan situasi yang terjadi secara nyata.
Fenomena ini menunjukkan bahwa media sosial telah mengubah ekspektasi masyarakat terhadap seorang pemimpin. Jika sebelumnya masyarakat cukup mengetahui hasil kerja pemerintah melalui laporan resmi, kini mereka juga ingin melihat proses yang terjadi di baliknya. Kehadiran pemimpin di ruang digital menjadi bagian penting dalam membangun hubungan dengan publik. Transparansi tidak lagi hanya diwujudkan melalui dokumen atau laporan, tetapi juga melalui dokumentasi aktivitas sehari-hari yang dapat diakses oleh masyarakat kapan saja.
Keberhasilan komunikasi digital seorang pemimpin tidak terlepas dari kemampuannya memahami karakter audiens media sosial. Sebagian besar pengguna media sosial lebih tertarik pada konten yang bersifat personal dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, komunikasi yang terlalu formal sering kali kalah menarik dibandingkan konten yang menampilkan pengalaman nyata masyarakat. Dalam kasus Dedi Mulyadi, berbagai isu sosial yang dekat dengan kehidupan warga menjadi materi komunikasi yang mudah diterima dan mendapatkan perhatian publik.
Namun demikian, transformasi komunikasi politik di era media sosial juga menghadirkan sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya personalisasi politik. Ketika perhatian publik lebih banyak tertuju pada figur individu, terdapat kemungkinan bahwa institusi pemerintahan menjadi kurang terlihat. Masyarakat dapat lebih mengenal sosok pemimpinnya dibandingkan memahami sistem, kebijakan, atau lembaga yang mendukung jalannya pemerintahan.
Selain itu, media sosial memiliki kecenderungan untuk mengutamakan konten yang menarik perhatian dibandingkan konten yang bersifat substantif. Dalam situasi tertentu, keberhasilan komunikasi dapat lebih banyak diukur melalui jumlah penonton dan interaksi dibandingkan kualitas informasi yang disampaikan. Kondisi ini menuntut masyarakat untuk tetap kritis dalam mengonsumsi informasi politik yang beredar di ruang digital.
Di sisi lain, media sosial juga membuka peluang yang besar bagi peningkatan kualitas komunikasi publik. Pemimpin dapat menyampaikan informasi secara lebih cepat tanpa harus bergantung sepenuhnya pada media massa. Masyarakat pun memiliki kesempatan yang lebih luas untuk memberikan tanggapan, kritik, maupun aspirasi secara langsung. Hubungan yang sebelumnya bersifat satu arah kini berkembang menjadi komunikasi yang lebih interaktif.
Fenomena Dedi Mulyadi memperlihatkan bahwa komunikasi politik saat ini tidak lagi dapat dipisahkan dari perkembangan media digital. Kehadiran media sosial telah mengubah cara pemimpin membangun kedekatan dengan masyarakat, menyampaikan pesan publik, serta membentuk persepsi mengenai kepemimpinan. Dalam konteks tersebut, kemampuan berkomunikasi menjadi sama pentingnya dengan kemampuan menjalankan kebijakan.
Pada akhirnya, transformasi komunikasi politik di era media sosial menunjukkan bahwa pemimpin modern tidak hanya dituntut untuk mampu memimpin, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perubahan lanskap komunikasi. Fenomena Dedi Mulyadi menjadi salah satu gambaran bagaimana media sosial telah membentuk wajah baru komunikasi politik di Indonesia. Di tengah masyarakat yang semakin terkoneksi secara digital, keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya ditentukan oleh apa yang dikerjakannya, tetapi juga oleh bagaimana pekerjaan tersebut dikomunikasikan kepada publik.
