BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Tingginya aktivitas pinjaman online (pinjol) serta praktik “bank emok” yang masih marak di tengah masyarakat menjadi perhatian Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Hj. Ika Siti Rahmatika.
Ia menilai fenomena tersebut menjadi salah satu faktor yang memperburuk kondisi ekonomi keluarga, terutama bagi warga berpenghasilan rendah.
Dalam kegiatan reses yang digelar di Aula Kelurahan Hegarsari, Kota Banjar, Sabtu (13/6/2026), Ika menerima berbagai aspirasi masyarakat terkait persoalan utang yang membelit banyak keluarga.
Menurutnya, kemudahan memperoleh pinjaman sering kali membuat masyarakat mengabaikan risiko bunga tinggi dan beban cicilan yang harus ditanggung di kemudian hari.
Ia menjelaskan, persoalan pinjol maupun bank emok tidak bisa dipisahkan dari kondisi ekonomi masyarakat yang masih rentan.
Ketika kebutuhan hidup meningkat sementara pendapatan terbatas, banyak warga memilih jalan pintas dengan memanfaatkan layanan pinjaman yang prosesnya cepat dan mudah.
“Di awal memang terlihat membantu karena dana bisa diperoleh dengan cepat. Namun setelah itu, masyarakat harus menghadapi cicilan dan bunga yang besar sehingga justru menimbulkan masalah ekonomi baru,” ujar Ika.
Baca Juga :Disdik Jabar Jamin Keamanan Data PCMB, Ribuan Calon Siswa Belum Tertampung Disiapkan Alternatif Pendidikan
Menurutnya, kelompok yang paling rentan terjerat praktik tersebut adalah ibu rumah tangga.
Tidak sedikit dari mereka yang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akhirnya bergabung dalam kelompok peminjam yang dikelola bank emok karena merasa tidak memiliki alternatif lain.
Selain tingginya bunga pinjaman, Ika juga menyoroti adanya praktik penahanan atau permintaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli sebagai syarat pinjaman.
Ia menilai hal tersebut berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data pribadi dan semakin memperbesar risiko yang harus ditanggung masyarakat.
Karena itu, Ika mendorong pemerintah dan berbagai pihak terkait untuk memperkuat program literasi keuangan agar masyarakat lebih memahami risiko pinjaman berbunga tinggi.
Di sisi lain, upaya peningkatan kesejahteraan melalui penguatan usaha produktif juga perlu menjadi prioritas.
“Solusi persoalan ini tidak cukup hanya dengan imbauan. Masyarakat harus dibekali pengetahuan tentang pengelolaan keuangan sekaligus diberikan peluang ekonomi yang lebih baik agar tidak bergantung pada pinjaman berbunga tinggi,” katanya.
Ia berharap langkah edukasi dan pemberdayaan ekonomi dapat menjadi jalan keluar jangka panjang.
“Sehingga masyarakat memiliki akses terhadap sumber pembiayaan yang lebih aman dan tidak mudah terjebak dalam lingkaran utang,” pungkasnya. (Hermanto/PasundanNews.com)
