PANGANDARAN, PASUNDANNEWS.COM – Wakil Ketua Bidang Pariwisata Pangandaran, Fahmi Muhammad, menanggapi pernyataan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pangandaran yang menyoroti persoalan “jalur tikus” di kawasan wisata, Kamis (8/1/2026).
Menurut Fahmi, pembahasan jalur tikus seharusnya ditempatkan secara proporsional sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan, bukan semata dikaitkan dengan penghindaran tiket masuk.
Ia menilai, evaluasi pariwisata Pangandaran seharusnya lebih diarahkan pada pembenahan menyeluruh kawasan wisata, mulai dari konsep pariwisata, tata kelola lokasi, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan, agar perbaikan yang dilakukan bersifat konstruktif dan berkelanjutan.
“Fakta di lapangan masih terlihat jelas adanya limbah yang menimbulkan bau menyengat, bahkan dikeluhkan menyebabkan gangguan kulit bagi wisatawan yang berenang di laut. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian utama,” ujar Fahmi saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp.
Fahmi menegaskan, Pangandaran memiliki potensi besar sebagai daerah tujuan wisata karena dianugerahi bentang alam yang indah, khususnya kawasan pantai, yang menjadi magnet wisatawan domestik hingga mancanegara.
Baca Juga :Polres Pangandaran Panen Raya Jagung Kuartal IV di Cigugur
Hal tersebut sejalan dengan visi Kabupaten Pangandaran untuk menjadi destinasi wisata dunia.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa mewujudkan pariwisata kelas dunia tidak bisa dilakukan secara instan. Dibutuhkan konsep yang matang, terarah, dan tepat sasaran.
“Pertanyaannya, apakah Pemerintah Daerah Pangandaran sudah benar-benar menyiapkan konsep itu secara serius?” ujarnya.
Ia menyoroti bahwa dalam beberapa periode kepemimpinan, Pangandaran selalu menempatkan pariwisata kelas dunia sebagai prioritas utama, dengan alasan potensi pantai yang luas serta sektor wisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjanjikan.
Meski secara konsep hal tersebut masuk akal, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan berulang.
Menurut Fahmi, setiap momentum libur panjang seperti Natal dan Tahun Baru, Lebaran, maupun libur nasional lainnya, persoalan klasik kembali mencuat dan kerap viral secara nasional.
Mulai dari masalah sampah, retribusi parkir, keamanan, tata kelola kawasan, hingga persoalan tiket, seperti tiket palsu, pengunjung masuk tanpa tiket, keberadaan jalur tikus, bahkan dugaan adanya oknum pengendali tiket.
Baca Juga :Tempuh Jalur Konstitusional, Erwin Gugat Penetapan Tersangka melalui Praperadilan
“Persoalan-persoalan ini bukan hanya mencoreng citra pariwisata, tetapi juga berpotensi menimbulkan kebocoran PAD yang akan berdampak pada pembangunan Pangandaran ke depan,” tegasnya.
Fahmi menilai, masyarakat lokal tidak bisa serta-merta disalahkan. Menurutnya, perlu dilihat apakah masyarakat di sekitar kawasan wisata benar-benar merasakan dampak ekonomi dari sektor pariwisata, atau justru hanya menjadi penonton di wilayahnya sendiri.
Ia menekankan, langkah pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah introspeksi menyeluruh, mulai dari analisis hingga evaluasi kebijakan, untuk menjawab mengapa persoalan serupa terus berulang setiap musim liburan.
“Jangan sampai yang tertinggal setelah liburan justru testimoni negatif, bukan keindahan objek wisatanya,” ujarnya.
Selanjutnya, Fahmi mendorong Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk memperjelas konsep pariwisata yang ingin dibangun.
Menurutnya, visi wisata dunia harus diterjemahkan secara konkret dan disesuaikan dengan karakter masyarakat Pangandaran, agar jelas arah pengembangannya, siapa saja yang terlibat, serta manfaat nyata yang dihasilkan.
“Jangan sampai visi misi pariwisata hanya bersifat seremonial agar terlihat go internasional, padahal tidak berdampak apa-apa,” katanya.
Terakhir, Fahmi menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi.
Keterlibatan masyarakat lokal dinilai krusial agar mereka turut merasakan manfaat ekonomi dan memiliki rasa memiliki terhadap pengembangan pariwisata.
“Jika masyarakat tidak dilibatkan dan tidak merasakan dampaknya, wajar jika dukungan terhadap pemerintah menjadi lemah. Pariwisata yang kuat adalah pariwisata yang tumbuh bersama masyarakatnya,” pungkas Fahmi. (Saefullah/PasundanNews.com)
