BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Banjar menyoroti kondisi sosial, politik, dan ekonomi nasional yang dinilai semakin menjauh dari semangat reformasi dan keadilan sosial.
Hal ini diungkapkan Ketua HMI Kota Banjar, Rio Julian Rustandi Putra. Ia menyebut bahwa ini merupakan suara hati rakyat yang selama ini terpinggirkan.
“Tuntutan ini adalah representasi dari keresahan masyarakat akar rumput. Kami menyebutnya Saptasuara, atau Tujuh Suara Rakyat yang wajib didengar dan ditindaklanjuti oleh pemerintah,” ujarnya usai audensi bersama Walikota Banjar di aula setda Kota Banjar, Kamis (4/9/2025).
Dalam pernyataan sikapnya, HMI menyoroti pentingnya reformasi total partai politik agar kembali menjadi alat pendidikan politik rakyat, bukan sekedar kendaraan kekuasaan elite. Mereka juga mendesak perbaikan institusi publik yang dinilai korup dan tidak akuntabel.
Baca Juga : Polres Banjar Gelar Patroli Gabungan Skala Besar Pasca Perusakan Gedung DPRD
“Kami juga menuntut pembenahan serius pada lembaga-lembaga negara. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas harus menjadi standar utama dalam pelayanan publik,” tegas Rio.
HMI juga menuntut pemecatan wakil rakyat yang dianggap “toxic” karena terlibat dalam ujaran kebencian, korupsi, atau perilaku hedonis yang mencederai kepercayaan publik. Mereka meminta adanya mekanisme pemecatan atau recall yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
Isu pemborosan anggaran negara turut menjadi sorotan. HMI mendesak efisiensi belanja pejabat negara dan pengalihan anggaran tersebut untuk meningkatkan pelayanan dasar kepada rakyat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur publik.
Selain itu, HMI mendesak pengesahan segera terhadap RUU yang berpihak pada rakyat kecil seperti RUU Perlindungan Petani dan RUU Pekerja Rumah Tangga.
Mereka juga meminta revisi terhadap UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan agar lebih adaptif terhadap kondisi pekerja saat ini.
“Selain itu, kami juga menolak sistem pajak yang timpang. UMKM dan pekerja kecil jangan terus-terusan ditekan, sementara konglomerat justru dimanjakan,” pungkasnya.
HMI menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal tuntutan ini hingga ada respon konkret dari pemerintah pusat maupun daerah.
(Hermanto/PasundanNews.com)
