PASUNDANNEWS.COM, BANDUNG — Puluhan orang tergabung dalam Aliansi Gojek Kota Bandung geruduk Balai Kota Bandung. Dalam orasinya mereka menentang uji coba program carpolling “Grab to Work” yang digagas Pemerintah Kota Bandung pekan lalu.
Komandan lapangan aksi, Ardiansyah Mengatakan transportasi online di kota Bandung tidak hanya Grab saja, sehingga pemerintah tidak bisa sewenang-wenang memilih perusahaan grab untuk menjadi mitra dari pemerintah Kota Bandung tanpa mengajak Gojek melakukan rapat terlebih dahulu.
“Bahwa di Kota Bandung ini terdapat transportasi online, ada Grab, ada Gojek dan lain sebagainya. Yang menjadi kebingungan dari kami adalah ketidakadilan yang terjadi atas keluarnya kebijakan tersebut tanpa adanya rapat terlebih dahulu dengan pihak-pihak lain”, ujar Aridiansyah di Balaikota Bandung, Jumat (15/3).
Dirinya juga menuntut agar Walikota Kota Bandung, Oded M Danial dapat meninjau ulang dan mencabut kebijakan tersebut, karena pihaknya rasa hal itu tidak mencerminkan keadilan tanpa adanya persetujuan dari berbagai pihak.
“Untuk pemerintah Kota Bandung, Kang oded bisa mempertimbangkan kembali atas kebijakan yang telah dikeluarkan, kedua mencabut kebijakan tersebut karena menurut kami itu tidak menimbulkan rasa keadilan bagi kami”, tuturnya.
Dapat diketahui sebelumnya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Perhubungan Pemkot Bandung diwajibkan untuk bergabung dalam sosialisasi program tersebut.
Mereka akan dikenai denda sebesar Rp. 50.000 bagi staf dan Rp. 100.000 bagi ASN dengan jabatan struktural jika pergi ke kantor menggunakan transportasi pribadi, transportasi umum dan transportasi online lain selain Grab. (*)
