BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Anggota DPRD Kabupaten Ciamis dari Fraksi Partai Golkar, Mohamad Ijudin menggelar kunjungan kerja reses masa sidang tahun 2025, di wilayah Desa Ciparay, Kecamatan Cidolog, Selasa (16/12/2025).
Pada kesempatan itu, Anggota Komisi A ini menyerap aspirasi warga sekaligus membahas isu-isu strategis pembangunan, terutama penguatan ekonomi kerakyatan dan ketahanan keluarga.
Dalam kunjungannya, Ijudin menyoroti problematika otonomi daerah dan desa yang dinilai belum optimal, di mana kebijakan publik dan anggaran masih bersifat sentralistik.
Ia menekankan pentingnya integrasi pembangunan desa dengan pembangunan daerah, khususnya mengenai besarnya anggaran desa yang belum terintegrasi secara sistematis dan efektif.
“Solusi yang didorong adalah Koperasi Desa Merah Putih, tujuannya untuk menekan angka kemiskinan ekstrem di desa, menyejahterakan masyarakat melalui ekonomi lokal, serta memberantas praktik ekonomi eksploitatif seperti rentenir, tengkulak, dan pinjaman ilegal,” papar Ijudin.
Ia meneruskan, bahwa Kopdes Merah Putih perlu menjadi shock absorber ekonomi dan solusi untuk memberdayakan ekonomi masyarakat lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan PADes.
“BUMD dan BUMDes kita saat ini belum produktif, sehingga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Ciamis dan PADes masih rendah,” ungkap Ketua Umum Forum Ketahanan Bangsa (FKB) Ciamis tersebut.
Kerangka Regulasi dan Proyeksi Ekonomi Kerakyatan
Ijudin yang juga anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BAPEMPERDA) DPRD Ciamis, memaparkan sejumlah Peraturan Daerah (Perda) yang telah disahkan dan sedang dalam pembahasan untuk menopang ekonomi kerakyatan dan tata kelola daerah.
Beberapa Perda yang telah disahkan pada tahun 2025 meliputi Perda Pengembangan Ekonomi Kreatif, Perda Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah, dan Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga.
Baca Juga :Libatkan Petani dan UMKM, Program MBG di Kertamandala Ciamis Jadi Penggerak Ekonomi Desa
Sementara itu, beberapa Rancangan Perda (Raperda) yang akan dibahas pada tahun 2026 mencakup Raperda Penyelenggaraan Cadangan Pangan dan Raperda Fasilitasi Ekonomi dan Keuangan Syariah.
Di hadapan warga Ciparay, Ijudin juga membahas pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan isu sosial.
Selain menyerap aspirasi warga, ia secara spesifik membahas isu tentang kekerasan seksual dan bahaya LGBT, yang menjadi fokus krusial dalam upaya membangun masyarakat yang beradab.
Hal ini sejalan dengan komitmennya terhadap Perda Penyelenggaraan Ketahanan Keluarga yang bertujuan menciptakan konstruksi keluarga ideal, Sakinah Mawaddah Warahmah, dan keluarga ramah anak.
“Semua pihak perlu komitmen terhadap visi jangka panjang daerah, yaitu Ciamis Nanjeur 2045: Ciamis Religius, Maju, Tangguh, dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (Hendri/PasundanNews.com)
