PASUNDAN NEWS – DPRD Kota Bandung mulai mempertajam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun 2025. Fokus pembahasan kini diarahkan pada evaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah sebagai bahan penyusunan rekomendasi untuk perbaikan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Kota Bandung, Heri Hermawan menjelaskan, LKPJ merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana program yang direncanakan pemerintah daerah dapat berjalan sesuai target di lapangan.
“LKPJ ini adalah evaluasi dari RKPD. Jadi perencanaan yang sudah dibuat, dilaksanakan oleh eksekutif di bawah pimpinan wali kota, kemudian kita nilai apakah pelaksanaannya sesuai atau terjadi deviasi,” ujar Heri.
Menurutnya, pembahasan pansus banyak menyoroti adanya deviasi atau ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi program. Hasil evaluasi tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi rekomendasi strategis bagi pemerintah kota.
“Dari evaluasi itu kita hasilkan rekomendasi. Rekomendasi inilah yang akan masuk ke RKPD 2027, supaya kekurangan yang ada sekarang tidak terulang,” tegasnya.
Sejumlah sektor menjadi perhatian utama dalam pembahasan, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga penanganan stunting. DPRD menilai masih terdapat persoalan mendasar yang perlu segera diperbaiki, termasuk masih adanya anak usia sekolah yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal.
“Masih ada anak yang tidak bersekolah, ini harus menjadi perhatian. Begitu juga stunting dan persoalan lainnya, semua akan kita dorong melalui rekomendasi,” katanya.
Di bidang kesehatan, DPRD menilai pendekatan promotif dan preventif perlu diperkuat agar tidak hanya bertumpu pada layanan pengobatan. Selama ini, tingginya pembiayaan kesehatan dinilai menjadi konsekuensi dari dominannya pendekatan kuratif.
Heri menyoroti besarnya anggaran BPJS yang terus meningkat setiap tahun. Menurutnya, langkah pencegahan melalui edukasi kesehatan masyarakat perlu diperkuat agar angka kesakitan dapat ditekan.
“Kalau kita hanya fokus pada pengobatan, biayanya akan terus besar. BPJS bisa mengeluarkan sekitar Rp800 miliar per tahun. Sementara anggaran yang kita keluarkan untuk iuran jauh lebih kecil,” ungkapnya.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan sekitar Rp260 miliar untuk mendukung program Universal Health Coverage (UHC) bagi masyarakat kurang mampu.
Karena itu, DPRD mendorong optimalisasi peran puskesmas dalam upaya promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan yang lebih masif kepada masyarakat.
“Puskesmas harus diperkuat perannya dalam promotif dan preventif. Edukasi masyarakat penting agar penyakit bisa dicegah sejak awal,” jelasnya.
Saat ini, seluruh rekomendasi dari berbagai sektor masih dalam tahap penyusunan. DPRD berharap rekomendasi yang dihasilkan nantinya lebih tajam, aplikatif, dan mampu menjadi solusi konkret bagi peningkatan kualitas program pemerintah daerah.
“Rekomendasi sedang kita susun. Harapannya lebih tajam dan bisa menjadi solusi konkret agar deviasi antara perencanaan dan pelaksanaan semakin kecil ke depan,” pungkasnya.
