BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat bahwa seluruh Satuan Pelayan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Ciamis hingga kini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) maupun Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Sekretaris DPMPTSP Ciamis, Drs. LM Sukardan Rere, MM, mengungkapkan, berdasarkan data Online Single Submission (OSS), usaha pangan yang sudah mengantongi SLHS hanya RSUD Ciamis, Lapas Ciamis, beberapa rumah sakit swasta, dan Catering Samudra.
Namun, kata Rere, SPPG di Kabupaten Ciamis tidak tercatat dalam data tersebut.
“Kalau kita lihat melalui OSS, tidak ada satupun SPPG di Ciamis yang memiliki SLHS maupun PBG. Bahkan, jumlah pasti SPPG di Ciamis pun belum terdata dengan jelas,” kata Rere saat kegiatan Ciamis Beri Kabar (Misbar) di Kantor PWI Ciamis, pada Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, penerbitan SLHS menjadi kewenangan Dinas Kesehatan (Dinkes) yang akan mengeluarkan rekomendasi apakah usaha pangan memenuhi standar kebersihan dan sanitasi.
Rekomendasi tersebut kemudian diunggah ke OSS untuk penerbitan sertifikat.
Sementara itu, pengajuan izin PBG dilakukan secara daring melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung (SIMBG) dengan mekanisme berbeda.
Baca Juga :Marak Isu Keracunan MBG, Ketua Pusat Kajian Hukum Unigal Ciamis Dorong Ikuti Standarisasi Norma Hukum
Meski demikian, Rere menilai SPPG bisa menjadi bentuk investasi di sektor agrobisnis lokal. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menurutnya, memiliki potensi mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha baru di bidang pertanian dan peternakan di Ciamis.
“Program MBG ini sangat baik dari sisi agrobisnis, karena bisa menggerakkan ekonomi lokal. Ciamis punya potensi besar di sektor pertanian dan peternakan yang bisa mendukungnya,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Nurdiana Mulyatini, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis, menilai program MBG besutan pemerintah pusat memiliki peluang ekonomi besar.
Pasarnya dinilai jelas dan berkelanjutan, namun ia mengingatkan soal ancaman rantai pasok pangan.
“Kalau rantai pasok pangan tidak dibenahi, bisa memicu inflasi. Permintaan bahan pokok untuk MBG sangat tinggi, dan jika tidak diimbangi dengan pasokan memadai, harga di pasar akan naik dan merugikan masyarakat menengah ke bawah,” tegas Nurdiana.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antar daerah untuk mengamankan rantai pasok pangan.
“Misalnya, saat Ciamis surplus ayam dan telur, daerah tetangga yang surplus beras bisa saling mendukung agar kebutuhan MBG terpenuhi tanpa mengganggu stabilitas harga pasar,” pungkasnya.
(Hendri/PasundanNews.com)
