10.000 telur ayam menuju Jabar Zero Stunting 2023
Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil saat memberikan 1.000 paket ayam berisi 10.000 telur ayam di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (29/5/2021). (Foto: Yogi P/Biro Adpim Jabar)

Bandung, Pasundannews – Pemda Provinsi Jawa Barat menyebarkan 5.000 paket ayam untuk kabupaten/kota di Bandung Raya guna sebagai upaya pencegahan kecebolan pada anak atau stunting menuju Jabar Zero Stunting 2023.

Dalam 5.000 paket tersebut 50.000 butir telur ayam kaya protein untuk diberikan kepada anak. Di harapkan ini menjadi stimulus keluarga menjaga kebutuhan protein pada anak–anaknya hingga besar.

Saat ini ada 14 daerah rawan stunting di Jabar. Menjadi target kali ini Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Bandung Barat. Masing- masing mendapat 1.000 paket ayam.

Ketua TP PKK Provinsi Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil kali ini fokus di Kecamatan Ciarua, Kabupaten Bandung Barat. Paket-paket ayam tersebut di gulirkan di Bandung Barat setelah acara Jabar Punya Informasi (Japri) dengan tema stunting di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Sabtu (29/5/2021).

Menurut Atalia, upaya seperti ini perlu konsisten di lakukan di kabupaten/kota guna menurunkan angka stunting di daerah masing–masing. Saat ini angka stunting di Jabar menurun. Pada 2019 tercatat angka stuntung Jabar 31,1, kini sudah menurun di angka 26,6.

Sosialisasikan dan Edukasi

Ada tiga hal yang perlu di sosialisasikan dan di edukasi kepada masyarakat, yakni pola makan, pola asuh, dan pola sanitasi. Pembagian 5.000 paket ayam ini masuk aspek pola makan. Menurutnya, asupan protein pada anak harus tetap terjaga dan tidak kalah penting 1.000 hari pertama kehidupan bayi.

Mulai dari hamil, menyusui di berikan air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu di berikan makanan pendaming air susu ibu (MPASI), lalu Penjaminan Mutu Pendidikan (PMP).

“Jadi semuanya di berikan edukasi yang lengkap, supaya anak-anak ini tumbuh kembangnya bisa terpantau,” ujar Atalia.

Pendataan ibu dan anak terintegrasi dan terdigitalisasi, kata Atalia, juga harus di miliki kabupaten/kota. Data harus terbuka ke publik sehingga transparan dan tidak ada yang di tutup – tutupi.

“Seperti di Sumedang, kemarin saya lihat datanya sudah baik sekali. Mereka punya e-Government (Sumedang ommand Center) yang sangat mumpuni sehingga (data stunting) dapat di ketahui by name by adress,” tuturnya.

Atalia juga meminta kabupaten/kota memperkuat posisi posyandu secara kelembagaan dan kader-kadernya supaya militan memgedukasi masyarakat. Dalam pelaksanaannya posyandu bekerja sama dengan PKK kecamatan/kelurahan.

“Penggerakannya bisa di lakukan bersama dengan stakeholders karena jejaring di masyararakat itu banyak sekali termasuk karang taruna, teman-teman dari dinsos,” sebutnya.

Menurutnya, stunting bukan hanya persoalan desa atau kota tapi pengetahuan masyarakat perihal kesehatan ibu dan anak. Wilayah metropolitan seperti Kota Bandung sekalipun, sebut Atalia, masih di temukan kasus stunting.

“Ini lebih kepada pengetahuan keluarga dan kebiasaan yang di berikan keluarga,” tutupnya.

Artikulli paraprakKM Karya Indah Terbakar, 1 Penumpang Hilang dari 214 Orang
Artikulli tjetërWagub Uu: BPD Karawang Berjalan Baik, Perkuat Koordinasi dengan Desa