BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), di Kantor Kementerian Sosial RI, Selasa (27/01/2026).
Pertemuan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, khususnya di sektor pendidikan dan pengentasan kemiskinan.
Dalam pertemuan itu, Bupati Herdiat menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Kementerian Sosial RI.
Ia menilai program tersebut sebagai inovasi penting dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menjadi upaya nyata memutus rantai kemiskinan.
Menurut Bupati Herdiat, kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Ciamis diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi generasi muda, khususnya dari keluarga prasejahtera.
Baca Juga :Bupati Ciamis Tekankan Soliditas dan Kepatuhan Hukum dalam Pembinaan Desa di Panawangan
“Sebagai bentuk keseriusan, Pemkab Ciamis telah menyiapkan sejumlah alternatif lokasi pembangunan Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Salah satu lokasi yang diusulkan berada di Desa Panjalu, Kecamatan Panjalu, dengan luas lahan lebih dari 10 hektare.
Kawasan tersebut dinilai strategis dan berpotensi dikembangkan sebagai kawasan pendidikan terpadu yang berkelanjutan.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Ciamis memiliki peluang besar untuk segera direalisasikan.
Ia menegaskan, selama lahan yang disiapkan telah memenuhi syarat clean and clear secara administrasi dan hukum, proses pembangunan dapat dimulai pada tahun ini sesuai tahapan perencanaan yang berlaku.
“Kami turut menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran program sosial pemerintah,” katanya.
DTSEN mencakup data kemiskinan, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga ketenagakerjaan yang menjadi acuan agar program bantuan tepat sasaran.
Pemutakhiran DTSEN dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah daerah, Dinas Sosial, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah desa, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dengan data yang akurat dan mutakhir, diharapkan seluruh program sosial dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Sekolah Rakyat, dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (Pepi Irawan/PasundanNews.com)
