BERITA JABAR, PASUNDANNEWS.COM – Polemik aktivitas tambang di Parung Panjang setiap tahun selalu menjadi sorotan publik karena menimbulkan keresahan masyarakat.
Dampaknya meliputi meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas, pencemaran lingkungan, hingga kerusakan infrastruktur jalan.
Dalam hal ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Jawa Barat menegaskan bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan nilai kesejahteraan rakyat.
Menurut Ketua Bidang Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) HMI Badko Jawa Barat, M Akbar Rizal mengatakan aktivitas pertambangan tidak seharusnya hanya mengejar keuntungan segelintir pihak.
Tetapi juga harus memperhatikan konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.
Sebagai langkah tegas, Gubernur Jawa Barat telah menerbitkan Surat Nomor 7920/ES.09/PEREK tertanggal 25 September 2025 yang berisi kebijakan penutupan sementara aktivitas tambang di Parung Panjang.
“Kami menilai kebijakan ini tepat dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Dari keputusan ini terlihat bahwa Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, adalah pemimpin yang konsisten dan pro-rakyat,” ungkapnya, Kamis (2/10/2025).
Baca Juga :Anggaran 2026 Diperketat, Gubernur Jabar Fokus Pangkas Belanja Non-Urgensial
Namun, lanjut Akbar, pihaknya juga menyoroti sikap Kepala Dinas ESDM Jawa Barat yang tidak etis dalam berkomunikasi kepada publik.
“Pernyataan yang keliru justru memperkeruh konflik antara masyarakat terdampak dan pelaku tambang. Oleh karena itu, kami mendorong agar Gubernur memberikan teguran atau sanksi tegas kepada pejabat terkait yang kami duga ikut berperan dalam kisruh pertambangan di Jawa Barat,” terangnya.
Sementara itu, Ketua Umum HMI Badko Jawa Barat, Siti Nurhayati Barsasmy, menambahkan, bahwa kebijakan Gubernur menutup sementara tambang Parung Panjang merupakan bentuk kepemimpinan ekologis yang berpihak pada rakyat dan melampaui logika oportunitas.
Sebaliknya, pernyataan Kadis ESDM yang meremehkan urgensi persoalan dengan klaim ‘berlaku tak lebih satu minggu’ menunjukkan lemahnya visi birokrasi.
“Kami mendukung penuh langkah Gubernur dan mendesak agar kebijakan ini tidak hanya temporer, tetapi menjadi kerangka regulatif demi menjamin keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Lebih dari itu, seluruh aktivitas tambang ilegal yang merusak ekologi harus ditindak tegas tanpa kompromi,” tegasnya.
Dengan demikian, HMI Badko Jawa Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat dalam menyikapi permasalahan tambang Parung Panjang.
“HMI juga turut mengapresiasi komitmen Gubernur dalam mengawal konservasi energi serta keberlanjutan lingkungan hidup di Jawa Barat,” tandasnya.
(Maulana/PasundanNews.com)
