PASUNDAN NEWS – Tren penurunan angka kelahiran di Kota Bandung menjadi perhatian serius Panitia Khusus (Pansus) 11 DPRD Kota Bandung. Isu tersebut mengemuka dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 2025–2045 yang saat ini tengah dimatangkan.
Anggota Pansus 11 DPRD Kota Bandung, Sherly Theresia, mengatakan pembahasan raperda telah menerima berbagai masukan, termasuk dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam waktu dekat, pemerintah pusat juga dikabarkan akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) terkait grand design kependudukan, sehingga perlu penyesuaian agar regulasi di daerah tetap selaras.
“Targetnya akhir Maret bisa selesai. Informasinya, Juni atau Juli akan terbit Perpres tentang grand design kependudukan. Karena itu, raperda ini harus menyesuaikan agar bisa diturunkan menjadi peraturan wali kota maupun perda,” ujarnya.
Menurut Sherly, sejumlah poin dalam draf awal telah disederhanakan agar lebih efektif dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan pusat. Namun, satu isu krusial yang menjadi sorotan adalah menurunnya minat memiliki anak di kalangan generasi muda.
Ia menyebut, meski angka pernikahan di Kota Bandung masih relatif tinggi, keinginan untuk memiliki anak justru cenderung menurun. Jika kondisi ini terus berlangsung, dikhawatirkan dalam 10 tahun mendatang struktur penduduk akan didominasi kelompok usia lanjut.
“Kalau ini terus terjadi, kita bisa menghadapi ketidakseimbangan demografi. Ini perlu menjadi perhatian sejak sekarang,” katanya.
Sherly menilai penting adanya edukasi kepada generasi muda tentang kehidupan berkeluarga. Ia menekankan bahwa memiliki anak bukanlah beban apabila dipersiapkan dengan matang, baik secara mental maupun ekonomi.
“Minimal dua anak sudah cukup. Yang penting ada kesiapan. Menikah dan punya anak tidak perlu ditakuti,” tuturnya.
Ia juga menyoroti perubahan gaya hidup dan pengaruh budaya luar yang dinilai memengaruhi pola pikir generasi muda. Media sosial, gaya hidup modern, hingga anggapan bahwa anak adalah beban ekonomi menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan kependudukan.
Menurutnya, pembangunan kependudukan bukan hanya soal jumlah penduduk, tetapi juga kualitasnya. Akses pendidikan, kesehatan, hingga kesiapan memasuki dunia kerja harus dirancang secara terpadu.
“Penduduk bukan hanya dihitung dari jumlah, tetapi juga kualitasnya. Itu yang harus kita siapkan,” tegasnya.
Di sisi lain, Pansus juga mencermati persoalan validitas data kependudukan. Sebagai kota tujuan dan kota wisata, Bandung dihuni banyak pendatang. Hal ini kerap memengaruhi pencatatan data kelahiran maupun kematian.
“Secara angka tercatat di Bandung, tetapi ternyata bukan warga ber-KTP Kota Bandung. Data ini harus kita benahi agar kebijakan yang dibuat benar-benar tepat sasaran,” pungkasnya.
