Pasundannews, Bandung – Vicialink Jaringan Pemberdayaan perempuan yang mencakup hukum, pendidikan, ekonomi dan budaya bekerjasama dengan Pusat Riset Gender dan Anak Universitas Padjadjaran menyelenggarakan diskusi daring dengan tema “Kolaborasi Menghadapi Covid-19”, Kamis (14/5/2020) malam.
Diskusi yang diikuti puluhan peserta melalui zoom meeting ini menghadirkan narasumber dari pihak Istana yakni Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, dan Dosen Fisip Unpad yang juga peneliti di Pusat Riset Gender dan Anak Unpad, Antik Bintari.
Diskusi ini dibuka dan dimoderatori oleh Ady Suriadi selaku Co-Founder dari Vicialink yang kemudian dilanjutkan dengan pemaparan oleh Antik Bintari
Dosen Ilmu Pemerintahan ini menjelaskan bahwa dalam pandemi Covid-19, perempuan dan anak menjadi pihak yang merasakan dampak terberat. Sementara, terkadang mereka kurang diberi perhatian, mereka tidak mendapatkan aksesibilitas yang setara dengan laki-laki.
“Saya kasih contoh misalnya bantuan dari pemerintah kadang-kadang disamaratakan untuk keluarga perempuan dengan kepala keluarga laki-laki, ini hal yang menarik karena sebetulnya kebutuhan perempuan sendiri itu sangat spesifik dibanding laki-laki,” paparnya.
Dalam hal penangan Covid-19 menurut Antik, pemerintah pusat dan daerah mestinya memberi perhatian lebih kepada ketahanan keluarga perempuan sebab akan berdampak panjang dan lebih buruk jika dibiarkan.
Antik pun memberikan saran dalam kondisi berdamai dengan pandemi perempuan dan anak bisa diarahkan untuk survive dengan berbagai cara. Namun, hal ini bukan tugas pemerintah semata, aksi sosial yang berkembang selama pandemi menjadi modal masyarakat untuk bangkit.
“Saya mengapresiasi, saya tidak bisa menafikan pemerintah saya dari ilmu pemerintahan bisa mengerti teori dan konsepnya. Pemerintah itu sangat kompleks, tidak hanya eksekutif, ada legislatif dan yudikatif belum lagi pemerintah daerah dari provinsi hingga kecamatan. Jadi artinya kerjasama ini sangat penting pemerintah pusat punya panduan, persoalannya daerah mau gak melakukan,” ujarnya.
Di sisi pemerintah, Jubir presiden Fadjroel Rachman mengatakan pemerintah menjalankan kepemimpinan efektif dengan bersumber pada konstitusi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia.
Kewajiban ini secara bersama sama dilaksanakan oleh eksekutif, legislatif hingga yudikatif untuk memastikan keselamatan 270 juta rakyat Indonesia.
“Dalam penanganan Covid-19 ini mengacu pada konstitusional leadership atau moral leadership. Kepemimpinan dalam peraturan perundang-undangan bagi kita semua yang kita kerjakan baik oleh pemerintah maupun daerah harus berbasiskan kepada aturan perundang-undangan yang ada atau dalam bahasa yang sederhana kita mematuhi semua good governance, ” jelasnya.
Ia pun mengajak masyarakat untuk bergotong royong saling menolong agar bangsa ini bisa keluar dari pandemi.
“Kami pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergotong royong bersama pemerintah menghadapi pandemi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, ” pungkasnya. (Pasundannews / admin)
