BERITA JABAR, PASUNDANNEWS.COM – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (BADKO HMI) Jawa Barat meminta PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jawa Barat melakukan evaluasi dan audit menyeluruh.
Terlebih kepada sistem distribusi tenaga listrik usai pemadaman berulang terus terjadi di wilayah Kabupaten Sukabumi, Cianjur, dan Garut.
Ketua Bidang Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan (LHKP) BADKO HMI Jawa Barat, Imam Maulana, menilai gangguan listrik yang berulang dalam beberapa waktu terakhir tidak lagi dapat dianggap sebagai persoalan teknis biasa.
Menurutnya, frekuensi pemadaman yang tinggi mengindikasikan perlunya pemeriksaan menyeluruh terhadap keandalan jaringan distribusi yang dikelola PLN UID Jawa Barat.
“Pemadaman yang terjadi hampir setiap hari di sejumlah wilayah Sukabumi, Cianjur, dan Garut harus menjadi perhatian serius. Masyarakat berhak mengetahui apakah persoalan tersebut dipicu oleh kondisi infrastruktur yang menurun, pemeliharaan yang belum optimal, keterbatasan kapasitas jaringan, atau faktor teknis lainnya,” kata Imam, Jumat (10/7/2026).
Ia menilai informasi yang selama ini diterima masyarakat masih sebatas pemberitahuan adanya gangguan, tanpa disertai penjelasan mengenai penyebab utama, langkah perbaikan permanen, maupun target penyelesaiannya.
Padahal, sebagai penyelenggara layanan publik, PLN dinilai perlu menyampaikan informasi secara terbuka agar pelanggan memperoleh kepastian terhadap kualitas layanan yang diterima.
Badko HMI Jawa Barat Minta Audit Menyeluruh
BADKO HMI Jawa Barat juga meminta audit tidak hanya berfokus pada titik gangguan saat terjadi pemadaman, tetapi mencakup evaluasi kondisi jaringan tegangan menengah dan rendah, gardu distribusi, penyulang, sistem proteksi, efektivitas pemeliharaan, kecukupan investasi infrastruktur, hingga kecepatan penanganan gangguan di lapangan.
Selain itu, Badko HMI juga mendorong PLN UID Jawa Barat mempublikasikan indikator keandalan pelayanan, seperti frekuensi dan durasi pemadaman di wilayah selatan Jawa Barat, sebagai bentuk transparansi sekaligus tolok ukur kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Ketua Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) BADKO HMI Jawa Barat, M. Akbar Rizal Hendrawan, mengatakan evaluasi harus diarahkan pada aspek distribusi listrik karena persoalan yang dirasakan masyarakat terjadi pada tahap pelayanan kepada pelanggan.
“Audit harus mampu menjawab apakah kapasitas jaringan distribusi masih memadai, bagaimana kondisi gardu dan penyulang, apakah program pemeliharaan telah berjalan optimal, serta apakah diperlukan percepatan investasi infrastruktur di wilayah selatan Jawa Barat,” ujarnya.
Menurut Akbar, karakteristik geografis wilayah selatan Jawa Barat menuntut sistem distribusi yang lebih andal serta dukungan pemeliharaan yang berkesinambungan agar gangguan serupa tidak terus berulang.
Sementara itu, Imam menambahkan bahwa dampak pemadaman tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis, tetapi juga memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, pelayanan kesehatan, pendidikan, pemerintahan, hingga keberlangsungan usaha mikro.
“Keandalan pasokan listrik merupakan bagian dari kualitas pelayanan publik. Ketika masyarakat terus mengalami pemadaman tanpa kepastian penyelesaian, PLN perlu menjelaskan secara terbuka penyebabnya sekaligus menyampaikan rencana pembenahan infrastruktur yang sedang dan akan dilakukan,” tegasnya.
Penuhi Hak Pelanggan sesuai Ketentuan
BADKO HMI Jawa Barat juga mengingatkan PLN agar tetap memenuhi hak-hak pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberian kompensasi apabila gangguan pelayanan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam regulasi ketenagalistrikan.
Di sisi lain, Ketua Umum BADKO HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati, meminta General Manager PLN UID Jawa Barat mempublikasikan hasil audit dan evaluasi kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas.
“Pemadaman berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang terus berulang tanpa solusi. Kami berharap PLN menjadikan kondisi ini sebagai momentum untuk memperkuat sistem distribusi listrik, khususnya di wilayah selatan Jawa Barat. BADKO HMI akan terus mengawal proses evaluasi agar berlangsung transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujar Siti.
BADKO HMI Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi proses pembenahan sistem distribusi tenaga listrik di Jawa Barat sebagai bagian dari upaya mendorong pelayanan publik yang lebih andal, transparan, dan akuntabel. (Maulana/PasundanNews.com)
