BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menghadiri acara Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Barat.
Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis (13/3/2025) di Auditorium BPK Perwakilan Jawa Barat, Jl. Moh Toha No. 164, Bandung.
Hadir berbagai tokoh penting, termasuk Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Ketua DPRD Jawa Barat, serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Barat.
Jabatan Kepala BPK yang sebelumnya diemban oleh Widhi Widayat, S.E., M.Si., CA, CSFA, Ak, CFrA, kini diserahterimakan kepada Eydu Oktain Panjaitan, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.
Pergantian tersebut menjadi momen penting dalam rangka memastikan kelangsungan tugas dan fungsi BPK sebagai lembaga yang berperan besar dalam pengelolaan keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Dedi Mulyadi memanfaatkan momen tersebut untuk menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan pembangunan di Jawa Barat.
Dedi menyoroti pentingnya pemahaman tentang keuangan daerah, mengingat tidak semua kepala daerah memiliki latar belakang birokrasi.
Menurutnya, peran Sekretaris Daerah menjadi sangat strategis dalam memastikan anggaran dikelola secara efektif, memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat.
Pembangunan Harus Fokus pada Pemenuhan Dasar Masyarakat
Dedi menekankan pembangunan harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, layanan kesehatan, penyediaan air bersih, dan pengelolaan irigasi.
Ia juga mengkritik mentalitas birokrasi yang sering kali menghindari program-program berisiko tinggi karena takut mendapat sorotan negatif dari publik.
Menurutnya, pembangunan yang berdampak besar memerlukan keberanian untuk mengambil langkah progresif, tentunya dengan dukungan regulasi yang melindungi para birokrat dalam menjalankan tugasnya.
Selain itu, isu ketenagakerjaan juga menjadi perhatian utama Gubernur Jawa Barat.
Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap tingginya angka pengangguran di provinsi ini dan mengusulkan pentingnya digitalisasi dalam sistem rekrutmen tenaga kerja.
“Dengan adanya basis data tenaga kerja yang tersusun, perusahaan dapat lebih mudah merekrut tenaga kerja lokal tanpa harus melalui prosedur yang rumit,” jelasnya.
Serah terima jabatan ini bukan hanya sebuah momen simbolis, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Kemudian juga memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga-lembaga pengawas seperti BPK dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih bersih dan efisien.
(Pepi/ADV. 84394-RG-235470743.PasundanNews.com)
