BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – KPU Kota Banjar menggelar FGD (Focus Group Discussion) di salah satu hotel di Kota Banjar pada Kamis (6/6/2024).
Dalam FGD tersebut membahas secara mendalam isu tentang kerawanan money politik yang menjadi potensi pelanggaran paling tinggi setiap tahun politik.
Praktisi Endin Lidinilah menekankan bahwa money politik masih menjamur di tengah masyarakat pada setiap pemilu.
Endin mejelaskan, peristiwa money politik selalu diawali dengan keadaan pendapatan per kapita masyarakat yang masih rendah.
“Selain itu juga dipicu dengan pendidikan masyarakat yang rendah dan ekonomi masyarakat masih lemah,” kata Endin.
Menurutnya, kelompok masyarakat yang berorientasi pada money politik biasanya tidak akan melihat visi misi pasangan calon yang akan memimpin selama lima tahun ke depan.
“Kelompok masyarakat yang berorientasi adanya money politik itu, biasanya tidak akan melihat visi misi pasangan calon yang akan memimpin selama lima tahun ke depan,” katanya.
Pencegahan Money Politik Dilakukan Oleh Semua Pihak
Ia juga menekankan bahwa pencegahan meminimalisir praktek money politik merupakan tanggung jawab bersama.
Selain penyelenggara pemilu seperti KPU dan Bawaslu, pasangan calon dan partai politik juga harus bertanggung jawab.
“Tanggung jawab untuk meminimalisir praktek money politik ini harus diambil oleh semua pihak, termasuk masyarakat itu sendiri,” ujarnya.
Praktisi lainnya, M. Ikbal, menyebutkan bahwa pemilu memang memerlukan biaya mahal.
Namun, ia berharap pada Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan aman dan lancar serta terhindar dari beragam pelanggaran pemilu.
“Saya berharap Pilkada serentak 2024, berjalan aman dan lancar, terhindar dari beragam pelanggaran Pemilu,” ucap M. Ikbal.
Dalam diskusi tersebut, para peserta FGD sepakat adanya edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai bahaya dan dampak buruk dari money politik.
Mereka berharap agar masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih pemimpin tanpa terpengaruh oleh uang.
Selain itu, para peserta juga mendorong agar regulasi terkait pemilu diperketat untuk mencegah praktek money politick.
“Regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk mengurangi praktek money politik,” kata Dadang salah satu peserta FGD.
Para peserta FGD juga menekankan pentingnya peran media dalam mengawal dan mengawasi proses pemilu.
Media diharapkan dapat menyampaikan informasi yang objektif dan edukatif kepada masyarakat mengenai pemilu yang bersih dan adil.
“Kami berharap bisa menciptakan suasana pemilu yang kondusif dan minim pelanggaran,” ujar Yayan salah satu peserta.
(Hermanto/PasundanNews.com)
