BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjar memfasilitasi
Forum lalu lintas dan angkutan terkait operasional DAMRI trayek Stasiun Banjar-Pangandaran, Kamis (5/6/2025).
Acara yang bertempat di aula Dishub Kota Banjar ini dihadiri oleh General Manager DAMRI Jawa Barat, Ramdhani Agung Sukirno, Ketua Organda Kota Banjar U. Wahyudin, Sekmat Pataruman Rizal, serta perwakilan dari Polsek, Pol PP, ojek pangkalan, abang becak, dan driver online.
Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan musyawarah terkait adanya rute DAMRI baru yang beroperasi dari Stasiun Banjar menuju Pangandaran.
Ketua Organda Kota Banjar U. Wahyudin menyampaikan penolakannya terhadap trayek DAMRI ini karena dikhawatirkan akan mengganggu usaha transportasi lokal yang telah berjalan lama.
Baca Juga :Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Janji Perbaiki Jalan Rusak di Kota Banjar dalam Tiga Tahun
“Saya berharap kepada pihak DAMRI untuk tidak mengambil penumpang di jalan atau menurunkan penumpang di tengah-tengah,” ujarnya.
Lebih lanjut, U. Wahyudin mengingatkan pentingnya menjaga kondusifitas di lapangan demi keberlangsungan usaha ojek, becak, dan angkutan lainnya di sekitar Stasiun Banjar.
Ia menegaskan, perjalanan DAMRI harus sesuai dengan trayek penuh Stasiun Banjar-Pangandaran agar tidak terjadi gesekan antar moda transportasi.
Diskusi pun berlangsung hangat saat perwakilan ojek pangkalan Abdul Halim menyuarakan kekhawatirannya akan berkurangnya penumpang akibat kehadiran DAMRI.
Ia meminta agar shelter DAMRI tidak ditempatkan dekat stasiun agar ojek tetap bisa menjalankan mata pencahariannya.
“Harapan kami untuk mencari nafkah hanya dari ngojek, minta dipertimbangkan kepada pihak DAMRI,” katanya.
Baca Juga : Perumdam Tirta Anom Kota Banjar Luncurkan Program Pemutihan Piutang untuk Pelanggan Nonaktif
Sementara itu, General Manager DAMRI Jawa Barat, Ramdhani Agung Sukirno menegaskan, keberadaan DAMRI adalah bagian dari pelaksanaan tugas pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan.
“Kami hadir di Banjar bukan untuk menghentikan moda transportasi yang ada, tapi untuk melayani masyarakat dengan trayek antar jemput dalam provinsi,” ujarnya.
Ramdhani juga merespon aspirasi dari pihak ojek pangkalan, becak, dan driver online tersebut.
Ia menyatakan akan berkoordinasi lebih lanjut dengan PT KAI terkait sistem tiket dan pengaturan penumpang agar tidak terjadi tumpang tindih yang merugikan semua pihak.
“Kita akan samakan persepsi dan diskusi dulu dengan PT KAI,” ujarnya.
Hingga akhir pertemuan, belum ada kesepakatan final antara DAMRI dan para pelaku transportasi lokal.
Namun, forum ini menjadi langkah awal yang penting untuk menemukan solusi bersama agar transportasi di Kota Banjar tetap kondusif dan berkeadilan.
(Hermanto/PasundanNews.com)
