PASUNDAN NEWS – Ketua Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud Jawa Barat Ono Surono angkat bicara terkait kabar mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dari Kabinet Indonesia Maju.
Menurut Ono, bagaimanapun juga demokrasi yang berjalan baik ditandai dengan tidak adanya turut campur kekuasaan dalam pemilu.
“Konstitusi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sudah sangat jelas bahwa pemilu harus jurdil bebas dan rahasia. Sehingga siapapun yang berada dikekuasaan harus dibatasi apabila mempunyai kepentingan politik,” kata anggota Komisi IV DPR RI ini saat dikonfirmasi media, Rabu (31/1).
Ono mengatakan, Pak Mahfud tentunya sudah sangat mengerti tentang hal itu, tetapi Presiden Jokowi malah mempertontonkan bahwa kekuasaan itu bisa dengan leluasa bermain pada wilayah pemilu yang pasti akan menciderai demokrasi.
Ono mencontohkan, seperti adanya peraturan yang dibuat bagi calon yang ikut kontestasi tidak perlu mundur dari jabatannya dengan syarat cuti atau di luar hari kerja tetapi dibeberapa kegiatan kementerian, banyak info yang menyampaikan bahwa calon tersebut memanfaatkan jabatannya.
Ditambah lagi, katanya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden boleh berkampanye begitupula dengan pejabat lainnya.
“Sehingga kondisi saat ini, terjadi situasi banyak pejabat dan kementerian-kementerian yang muter-muter mengumpulkan masyarakat dengan jumlah besar yang patut diduga untuk kepentingan pemilu 2024,” bebernya.
Seperti misalnya, lanjut dia, Menteri Pertanian RI yang secara politik bisa saja dekat dengan salah satu partai politil karena anaknya mencalonkan anggota legislatif.
“Kerjaannya muter-muter terus bicara masalah pertanian dengan narasi pemerintah sudah baik kinerjanya padahal rakyat saat ini sangat kesulitan terutama masalah pupuk,” ungkapnya.
Lalu, kata Ono, program bansos yang penyalurannya ditarik lebih awal, sampai-sampai Presiden sendiri yang ikut membagikan dibarengi operasi pasar.
“Mungkin tujuannya adalah supaya tidak ada persepsi negatif terhadap kinerja Presiden yang akan berpengaruh terhadap suara anaknya yang mencalonkan sebagai wapres,” ujar Ono.
Sehingga, sambungnya, langkah yang dilakukan oleh Pak Mahfud sudah sangat tepat untuk memberikan kesadaran bagi seluruh rakyat Indonesia bahwa pemilu 5 tahunan harus didasari dengan demokrasi yang berjalan dengan baik.
Dari dan untuk Rakyat, Rakyatlah yang berkuasa. Dan tidak ada kekuasaan yang bisa mengintimidasi dan menekan rakyat.
“Semoga saja, Presiden Jokowi segera bisa menerima kehadiran Pak Mahfud untuk menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya,” tandasnya.
