BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Pelaksanaan Musyawarah Kecamatan (Muscam) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) di Kota Banjar menuai kritik dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Banjar.
Ketua Umum HMI Kota Banjar, Rio Julian Rustandi Putra, menilai terdapat pergeseran peran kepengurusan KNPI tingkat kota dalam proses pelaksanaan Muscam.
Menurut Rio, secara kelembagaan pengurus KNPI tingkat kota semestinya berperan sebagai pengawas dan fasilitator yang memastikan seluruh tahapan Muscam berjalan sesuai ketentuan organisasi, bukan terlibat langsung sebagai penyelenggara kegiatan.
Ia menjelaskan, fungsi utama pengurus KNPI kota seharusnya mengawal proses demokrasi organisasi, memastikan mekanisme rekomendasi kepengurusan kecamatan berjalan sesuai aturan.
“Sekaligus mengawasi seluruh tahapan administrasi berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART),” ujar Rio dalam keterangannya, Rabu (5/8/2026).
Apabila diperlukan, kata dia, dukungan yang diberikan cukup sebatas membantu aspek teknis tertentu, seperti fasilitas atau logistik.
Baca Juga :Perkuat Standar Pelayanan bagi Masyarakat, Kecamatan Langensari Gelar Forum Konsultasi Publik
Namun, Rio menilai praktik yang terjadi di lapangan justru menunjukkan keterlibatan pengurus KNPI Kota Banjar pada ranah teknis kepanitiaan Muscam.
“Kami melihat adanya keterlibatan yang terlalu jauh dalam urusan teknis pelaksanaan. Hal ini berpotensi mengaburkan fungsi pengurus tingkat kota sebagai pengawal proses organisasi yang seharusnya bersikap independen dan objektif,” jelas Rio.
Ia menambahkan, kondisi tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap independensi organisasi.
Menurutnya, keterlibatan langsung dalam kepanitiaan berpotensi memunculkan konflik kepentingan sekaligus mengurangi kepercayaan organisasi kepemudaan terhadap KNPI sebagai wadah bersama.
Rio juga menilai situasi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi agar tata kelola organisasi tetap berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.
“KNPI merupakan rumah besar organisasi kepemudaan. Karena itu, setiap proses harus dijalankan secara profesional dan sesuai aturan agar marwah organisasi tetap terjaga,” katanya.
Di akhir pernyataannya, Rio menyampaikan kritik terhadap kapasitas kepengurusan KNPI Kota Banjar dalam memahami tata kelola organisasi.
“Kami berharap pelaksanaan Muscam ke depan dapat mengedepankan prinsip independensi, transparansi, dan kepatuhan terhadap AD/ART sehingga proses regenerasi kepemimpinan berjalan secara demokratis dan berintegritas,” tegas Rio.
Selama berita ini diterbitkan, PasundanNews.com belum menerima tanggapan resmi dari DPD KNPI Kota Banjar.
(Hendri/PasundanNews.com)
