BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Kekosongan jabatan Komisioner KPU Kabupaten Ciamis dan Pangandaran sebabkan pengalihan kewenangan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.
Hal ini mengundang sejumlah kritik dari berbagai pihak. Salah satunya HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Cabang Ciamis.
Menurut Wakil Sekretaris Bidang PPD (Partisipasi Pembangunan Daerah) HMI Ciamis, Andri Mulyana mengatakan bahwa saat ini integritas KPU tengah dipertanyakan.
“KPU Ciamis dan KPU Pangandaran sama-sama mengalami kekosongan selepas berakhirnya masa jabatan 2018-2023 pada tanggal 24, Desember kemarin,” katanya kepada PasundanNews.com, Rabu (27/12/2023).
Ia mengungkapkan, HMI Ciamis sangat menyayangkan hal ini terjadi mengingat proses pemilu sedang padat-padatnya.
“Kami sangat menyayangkan ini terjadi di tengah padatnya agenda KPU,” ungkap Presma Unigal Ciamis periode 2022-2023 tersebut.
Integritas KPU Dipertanyakan
Integritas KPU dipertanyakan, sebut Andri, lantaran efek kekosongan komisioner KPU di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran berpotensi mempengaruhi kinerja KPU.
“Sangat berpengaruh terhadap stabilitas jalannya demokrasi. Agenda KPU sangat padat, apalagi saat ini sedang proses rekrutmen KPPS dan masa kampanye, oleh karena itu pimpinan KPU harus segera diumumkan dan dilantik supaya stabilitas KPU tetap terjaga,” paparnya.
Jika kekosongan jabatan masih belum ditindaklanjuti, katanya, akan ada praduga sarat kepentingan politis.
“Apabila tidak ada tindak lanjut secepatnya, praduga sarat akan kepentingan dari publik terus menguat. Karena KPU sangat bertanggung jawab atas jalannya pemilu,” tegasnya.
Mengingat penundaan pengumuman nama pimpinan komisioner KPU, lanjut Andri, secara tidak langsung mencoreng integritas KPU sendiri.
“Ini menjadi premis bahwa proses seleksi yang dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan tidak transparan,” ujarnya.
Profesionalisme KPU Masih Banyak PR
Kalau merunut mekanisme yang telah dilaksanakan, sebut Andri, terjadinya kekosongan Komisioner KPU di tengah padatnya agenda pemilu bisa disebutkan sangat krusial.
“Tahapan kampanye rawan akan kecurangan dari mulai tahapan rekrutmen KPPS yang belum selesai, penyebaran logistik dan masa kampanye, ditambah belum adanya kepastian yang jelas dalam pengumuman nama-nama komisioner KPU Kabupaten Ciamis dan Pangandaran,” paparnya.
Andri mengatakan, pengambilan tugas kekosongan oleh KPU Jawa Barat seolah-olah telah direncanakan dan disetting sedemikian rupa.
“Di tengah padatnya agenda KPU, dengan adanya preseden seperti ini membuat persepsi liar bagi publik. Karena dilakukan di agenda yang sangat krusial bahkan mendekati waktu pengambilan suara,” tegasnya.
Sebagai garda terdepan dalam penyelenggara pemilu, KPU harus bisa menjalankan pemilu yang baik, berintegritas dan transparan demi terwujudnya demokrasi yang jurdil dan berkualitas.
“Pemilu bukan hanya berbicara mengenai pilpres dan pileg akan tetapi berbicara mengenai keberlangsungan hidup hajat orang banyak,” tandasnya. (Herdi/PasundanNews.com)
