BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis menyoroti sistem zonasi PPDB (Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru).
Hal ini sebagaimana mengacu kasus-kasus kecurangan yang telah terjadi pada pelaksanaan PPDB di berbagai daerah di Indonesia.
Anggota Bidang PTKP (Perguruan Tinggi dan Kepemudaan) HMI Ciamis, Indra Gunawan mengatakan agar pemerintah harus melakukan evaluasi sistem zonasi PPDB.
Menurutnya, sistem zonasi PPDB harus dievaluasi total. Alih-alih untuk pemerataan pendidikan tapi masih jauh seperti yang diharapkan.
“Yang terjadi malah sistem zonasi PPDB mendiskriminasi dan menumbuhkan budaya negatif yang merusak,” ujar Indra yang pernah menjabat Presiden Mahasiswa 2022-2023 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis kepada PasundanNews.com, Selasa (24/6/2024).
Ia melanjutkan, sistem zonasi PPDB mendiskriminasi calon siswa yang seharusnya dijamin hak pendidikannya oleh konstitusi, hanya karena letak rumah yang tak masuk zonasi.
“Sudah dapat diduga anak-anak desa atau pinggiran kota akan kesulitan mengakses sekolah negeri yang lebih bermutu yang biasanya ada di tengah kota,” tegasnya.
Kemudian, ia menambahkan, sistem zonasi telah menyuburkan praktik pemalsuan dokumen, pungli, dan percaloan.
“Tentu saja ini adalah budaya negatif dalam pendidikan kita yang dapat merusak basis moral si anak. Berbohong jadi dianggap biasa,” tegasnya.
Selain itu, anak yang dicoret dari PPDB suatu sekolah karena ketahuan memanipulasi data, bisa mengalami trauma psikologis karena resiko stigma sosial maupun perasaan bersalah.
“Penerimaan peserta didik dengan sistem zonasi mengandung celah ketidakadilan bagi orang tua yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah,” tuturnya.
Ia pun menegaskan bahwa perlu perhatian lebih untuk pembenahan sistem zonasi PPDB.
“Kasus terbaru di Jawa Barat ada manipulasi domisili, hal ini menandakan bahwa sistem zonasi PPDB perlu evaluasi secara menyeluruh, kami akan mengawal atensi ini untuk perbaikan yang lebih inovatif lagi,” tandas Indra.
(Hendri/PasundanNews.com)
