BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar memperkuat persiapan implementasi kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun dengan mematangkan program Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah.
Langkah tersebut dibahas melalui Rapat Koordinasi (Rakor) lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama Tim Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah Direktorat PAUD Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (23/9/2026).
Turut hadir Bunda Bunda PAUD Hj. Hetti Puspitawati Sudarsono, perwakilan Dinas Kesehatan, DPMD, Disdukcapil, Bappelitbangda, Dinsos P3A, Dinas KKB, IGTKI, HIMPAUDI, dan IGRA.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banjar Dedi Suardi mengatakan, kesiapan Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah membutuhkan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, pendidikan anak usia dini tidak hanya berkaitan dengan aspek pendidikan, tetapi juga kesehatan, administrasi kependudukan, perlindungan anak, hingga pemberdayaan masyarakat.
“Wajib Belajar 1 Tahun Prasekolah ini menjadi fondasi menuju Wajib Belajar 13 Tahun. Karena itu, kami tidak bisa bekerja sendiri. Seluruh OPD dan organisasi mitra harus bergerak bersama memastikan tidak ada anak usia prasekolah yang tertinggal,” kata Dedi Suardi didampingi Kabid Paud/PNF.
Dalam Rakor tersebut, Tim Kemendikdasmen turut memaparkan Profiling Data Layanan PAUD Kota Banjar Tahun 2026 yang disusun melalui integrasi data Podes, Dapodik, dan EMIS.
Berdasarkan profiling tersebut, seluruh desa dan kelurahan di Kota Banjar atau 25 dari 25 wilayah telah memiliki serta terjangkau layanan PAUD, dengan jumlah 198 satuan PAUD aktif.
Baca Juga :Polres Banjar Salurkan 8.000 Liter Air Bersih untuk Warga Terdampak Kemarau
Capaian tersebut juga terlihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD Kota Banjar yang mencapai 97,36 persen. Angka itu berada di atas rata-rata nasional sebesar 88,38 persen.
Meski demikian, Pemkot Banjar masih mencermati sekitar 2,64 persen anak usia 5–6 tahun yang belum mengenyam pendidikan prasekolah.
“Capaian 97,36 persen tentu menjadi modal yang baik, tetapi bagi kami pekerjaan belum selesai. Masih ada anak yang harus kita jemput dan pastikan mendapatkan layanan pendidikan prasekolah,” katanya.
Untuk menuntaskan sisa anak yang belum terlayani sekaligus meningkatkan daya tampung, Pemkot Banjar menyiapkan sejumlah langkah.
Mulai dari perluasan sarana dan prasarana, penambahan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), sosialisasi dan advokasi bersama Bunda PAUD hingga tingkat kecamatan dan desa/kelurahan
Serta peningkatan kualifikasi guru PAUD menuju S1/D4 melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).
Penguatan peran Pokja Bunda PAUD, PKK, dan tokoh masyarakat juga akan dilakukan untuk mendorong kesadaran orang tua mengenai pentingnya pendidikan anak usia dini.
Pada kesempatan tersebut, Hj. Hetti menyampaikan bahwa keberhasilan program tersebut sangat ditentukan oleh sinergi seluruh pihak hingga tingkat paling bawah.
“Kami ingin memastikan setiap anak di Kota Banjar mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan prasekolah. Karena itu, edukasi kepada orang tua dan penguatan peran masyarakat harus terus dilakukan agar tidak ada anak yang terlewat,” kata Hetti.
Hetti bersama Tim Kemendikdasmen mengapresiasi komitmen lintas sektor ini. Sinergi yang solid antar instansi diharapkan mampu mewujudkan layanan prasekolah yang tidak hanya merata, tetapi juga berkualitas dan inklusif bagi seluruh anak di Kota Banjar. (Hermanto/PasundanNews.com).
