BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Ciamis memperkuat peran organisasi dalam kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah.
Langkah tersebut ditandai dengan peresmian sekretariat, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), serta Lembaga Riset dan Konsultasi Politik (LRKP) KAHMI Ciamis, Sabtu (7/11/2026).
Ketiga fasilitas kelembagaan tersebut diharapkan menjadi instrumen baru bagi KAHMI Ciamis untuk memperluas kontribusi, tidak hanya dalam konsolidasi internal alumni HMI, tetapi juga melalui pelayanan hukum, pendidikan masyarakat, hingga kajian kebijakan publik.
Koordinator Presidium KAHMI Ciamis, Endin Lidinillah, memimpin penguatan kelembagaan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun organisasi yang lebih terstruktur dan memiliki ruang pengabdian yang nyata.
“Sekretariat permanen nantinya difungsikan sebagai pusat koordinasi, aktivitas organisasi, sekaligus tempat pelayanan bagi alumni dan masyarakat,” ujarnya.
Peresmian tersebut dihadiri Presidium KAHMI Jawa Barat dan sejumlah alumni HMI yang kini berkiprah di berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya.
Hadir pula Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Barat Budi Kurnia, perwakilan DPRD Ciamis, Asisten Daerah III Setda Ciamis, serta Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Baperinda) Kabupaten Ciamis.
Baca Juga :Agun Gunandjar bersama Bawaslu Ajak Masyarakat Banjar Perkuat Pengawasan Partisipatif
Kehadiran sejumlah unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan daerah menjadi bagian dari momentum memperkuat komunikasi serta kolaborasi antara KAHMI dengan berbagai pihak dalam mendorong pembangunan Kabupaten Ciamis.
“Dari sisi pelayanan masyarakat, LBH KAHMI Ciamis disiapkan sebagai wadah pendampingan sekaligus edukasi hukum,” jelas Endin.
Lembaga ini diharapkan dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban di hadapan hukum, termasuk memberikan pendampingan ketika berhadapan dengan persoalan hukum yang membutuhkan bantuan.
Sementara itu, LRKP KAHMI Ciamis diarahkan menjadi pusat kajian independen yang menghasilkan analisis politik dan kebijakan publik berdasarkan data serta pendekatan akademis.
“Harapan nya, LRKP KAHMI Ciamis dapat membaca perkembangan politik lokal, mengkaji kebijakan pembangunan, dan memberikan perspektif terhadap berbagai persoalan demokrasi tanpa terlibat dalam kepentingan politik praktis,” terangnya.
Sejumlah agenda strategis daerah juga masuk dalam ruang lingkup kajian LRKP.
Di antaranya, proses pengisian jabatan Wakil Bupati Ciamis, pelaksanaan Pilkades serentak berbasis digital pada 13 Desember 2026 di 40 desa, serta persoalan pengelolaan fiskal dan pembangunan infrastruktur daerah.
Selain mengamati dinamika politik, LRKP juga akan menyoroti aspek hukum dan regulasi penyelenggaraan Pilkades digital.
Baca Juga :Koalisi 7 Parpol Non-Parlemen Dukung Asep Rahmat Jadi Cawabup Ciamis
“Kajian terhadap kesesuaian landasan hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi salah satu perhatian, sehingga pelaksanaan demokrasi di tingkat desa dapat berjalan sesuai ketentuan,” papar Endin.
Melalui lembaga tersebut, KAHMI Ciamis juga ingin membuka ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah, masyarakat, dan media.
Informasi serta analisis yang disampaikan diharapkan dapat membantu publik memahami persoalan daerah secara objektif, jernih, dan tidak terjebak pada spekulasi.
Dengan hadirnya sekretariat, LBH, dan LRKP, KAHMI Ciamis berupaya mempertegas posisinya sebagai organisasi intelektual yang tidak hanya menjadi ruang berhimpun alumni, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam kehidupan masyarakat.
“Harapannya, melalui penguatan tiga lembaga ini dapat menghadirkan kontribusi berkelanjutan bagi Tatar Galuh, terutama dalam pengembangan kelembagaan, akses terhadap bantuan dan edukasi hukum, serta penguatan tradisi riset dan kajian kebijakan publik,” pungkasnya. (Hendri/PasundanNews.com)
