BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional mendapat apresiasi dari Kapoksi Komisi IV DPR RI Fraksi PAN, Herry Dermawan.
Ia menilai pembentukan Kementerian Koordinator Bidang Pangan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi langkah strategis untuk mempercepat terwujudnya swasembada pangan di Indonesia.
Menurut Herry, keberadaan Kemenko Pangan menjadi tonggak baru dalam tata kelola sektor pangan nasional karena untuk pertama kalinya Indonesia memiliki kementerian koordinator yang secara khusus menangani urusan pangan secara terintegrasi.
“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah agar pengelolaan pangan dari hulu sampai hilir lebih terarah dan fokus,” kata Herry saat ditemui media, Jumat (29/5/2026).
Ia menyebut penunjukan Zulkifli Hasan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan merupakan amanah besar yang diyakini mampu mendorong berbagai program strategis pemerintah di sektor pangan, pertanian, hingga perikanan.
Herry mengungkapkan, salah satu capaian yang mulai terlihat ialah meningkatnya cadangan beras nasional. Saat ini, stok beras pemerintah disebut telah menembus lebih dari 5 juta ton dan mayoritas berasal dari produksi dalam negeri.
“Dulu stok nasional hanya sekitar 1 sampai 2 juta ton dan masih banyak bergantung pada impor. Sekarang situasinya berbeda karena hasil produksi petani dalam negeri sudah mampu menopang kebutuhan,” ujarnya.
Tak hanya fokus pada komoditas pangan pokok, pemerintah juga disebut tengah memperbaiki tata kelola sektor perkebunan. Dalam dua tahun terakhir, negara berhasil mengamankan jutaan hektare lahan sawit bermasalah yang berada di kawasan tanah negara.
Baca Juga :Polisi Klarifikasi Isu Begal di Sumanding, Insiden Dipastikan Bukan Aksi Kriminal Jalanan
Di sisi lain, Herry menilai reformasi distribusi pupuk subsidi menjadi salah satu kebijakan yang paling dirasakan manfaatnya oleh petani.
Ia menjelaskan, sebelumnya proses penyaluran pupuk memerlukan prosedur administrasi yang panjang dengan puluhan tahapan persetujuan lintas instansi.
Kini, kata dia, mekanisme tersebut telah dipangkas secara signifikan sehingga pupuk bisa lebih cepat diterima petani sejak awal tahun.
“Dulu pupuk sering terlambat datang. Sekarang prosesnya jauh lebih sederhana dan petani bisa mendapatkan pupuk tepat waktu,” jelasnya.
Menariknya, di tengah kondisi global yang sempat mengalami krisis pupuk akibat dampak konflik internasional, Indonesia justru mampu menjaga produksi pupuk dalam negeri tetap stabil.
Bahkan pemerintah disebut berhasil mengekspor sekitar 500 ribu ton pupuk ke Australia setelah kebutuhan nasional dinilai aman.
Selain memperkuat sektor pertanian, pemerintah juga menggulirkan program revitalisasi kawasan pesisir melalui pembangunan Kampung Nelayan Modern.
Program tersebut bertujuan mengurangi angka kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Herry mengatakan, setelah membangun sekitar 200 titik tahun lalu, pemerintah kini menargetkan pengembangan hingga 1.000 Kampung Nelayan Modern pada tahun ini dengan dukungan anggaran sekitar Rp22 miliar per lokasi.
Program tersebut mencakup berbagai fasilitas pendukung seperti gudang pendingin (cold storage), pabrik es berbasis air laut, bengkel kapal, tempat sandar perahu yang memadai, hingga SPBN khusus nelayan agar akses bahan bakar lebih mudah.
“Nelayan sering mengalami penurunan harga hasil tangkapan saat panen melimpah. Karena itu kawasan pesisir akan ditata menjadi lebih modern agar ekonomi masyarakat ikut tumbuh,” katanya.
Untuk wilayah Priangan Timur, Herry menyebut program tersebut telah mulai diarahkan ke Kabupaten Pangandaran mengingat Ciamis tidak memiliki wilayah laut. (Pepi Irawan/PasundanNews.com)
