PASUNDAN NEWS – DPRD Kota Bandung menekankan agar pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Bandung Tahun Anggaran 2025 tidak berhenti sebagai formalitas administratif semata. Evaluasi tersebut harus menjadi pijakan penting dalam menyusun arah pembangunan yang lebih konkret dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Anggota Panitia Khusus (Pansus) 15 DPRD Kota Bandung, Aan Andi Purnama, mengatakan pembahasan LKPJ harus mampu melahirkan rekomendasi strategis yang nantinya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Menurut dia, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari tingginya serapan anggaran atau capaian administratif. Yang paling penting, kata dia, program pemerintah harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Pembangunan jangan hanya terlihat baik di atas kertas. Tapi harus terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari warga,” ujarnya.
Aan menilai tantangan fiskal ke depan perlu diantisipasi sejak sekarang, terutama potensi berkurangnya transfer anggaran dari pemerintah pusat ke daerah. Karena itu, Pemerintah Kota Bandung didorong lebih kreatif dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, masih banyak sektor yang dapat dioptimalkan untuk mendongkrak pendapatan daerah, mulai dari retribusi parkir, sektor pariwisata, hingga usaha kuliner dan restoran yang selama ini menjadi salah satu kekuatan Kota Bandung.
Namun demikian, peningkatan PAD harus dibarengi dengan efisiensi anggaran dan tidak membebani masyarakat.
“Inovasi pendapatan daerah penting, tetapi jangan sampai justru memberatkan warga,” katanya.
Selain PAD, Aan juga menyoroti pentingnya optimalisasi aset daerah dan penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, BUMD harus lebih adaptif dalam membaca peluang usaha dan menjawab tantangan yang terus berkembang.
“BUMD harus bisa melihat potensi dan menentukan langkah strategis agar kontribusinya terhadap daerah lebih besar,” tuturnya.
Dalam pembahasan LKPJ tersebut, DPRD juga memberi perhatian khusus terhadap sektor pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur dan permukiman.
Di bidang pendidikan, Aan menilai pemerataan akses pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah. Ia mendorong percepatan pembangunan ruang kelas dan sekolah baru di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan.
“Masih ada anak yang belum mendapatkan akses pendidikan optimal. Ini harus menjadi prioritas,” ucapnya.
Sementara di sektor kesehatan, ia menekankan pentingnya penguatan layanan promotif dan preventif melalui optimalisasi peran puskesmas. Menurutnya, pola layanan kesehatan tidak bisa hanya bertumpu pada pengobatan karena akan berdampak pada tingginya pembiayaan kesehatan daerah.
“Pencegahan harus diperkuat. Puskesmas perlu lebih aktif melakukan edukasi kesehatan kepada masyarakat,” katanya.
Aan juga mendorong integrasi digitalisasi layanan kesehatan, termasuk sinkronisasi rekam medis antara puskesmas dan rumah sakit agar pelayanan lebih cepat dan efisien. Selain itu, validasi data penerima bantuan BPJS dinilai penting agar subsidi kesehatan tepat sasaran.
Di sektor infrastruktur, persoalan banjir dan tata kota turut menjadi sorotan. Menurutnya, penanganan banjir harus dilakukan secara lebih terukur dan berbasis data. Konsep pembangunan berkelanjutan seperti sponge city dinilai dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi genangan di sejumlah kawasan rawan banjir.
Selain itu, penataan kabel udara dan optimalisasi ruang terbuka hijau juga dinilai penting untuk mendukung wajah Kota Bandung yang lebih tertata dan nyaman.
Aan memastikan seluruh hasil pembahasan pansus akan dirumuskan menjadi rekomendasi yang lebih tajam, aplikatif, dan terukur agar dapat diakomodasi dalam RKPD 2027.
“Jangan sampai rekomendasi yang sudah disusun serius hanya menjadi dokumen administratif. Hasil evaluasi ini harus menjadi dasar perbaikan pembangunan Kota Bandung ke depan,” pungkasnya.
