BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Pamarican sekaligus mantan Anggota DPRD Ciamis, Oyat Nurhayat menyatakan keprihatinannya terkait dugaan keterlibatan oknum anggota DPRD Ciamis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, jika ada anggota dewan yang menjadi pemilik dapur atau penyedia makanan MBG, maka hal itu jelas melanggar aturan.
Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang tegas melarang anggota DPRD menjadi pelaku usaha yang sumber dananya berasal dari APBN maupun APBD.
“Keterlibatan dewan dalam program MBG bisa mengganggu fungsi pengawasan. Bagaimana mungkin mereka mengawasi diri sendiri? Apalagi, program ini masih butuh evaluasi serius karena banyak laporan menu makanan tidak sesuai standar gizi,” ungkap Oyat kepada PasundanNews.com, Selasa (10/9/2025).
Ia menekankan, independensi DPRD akan hilang bila anggotanya terlibat sebagai penyedia. Kritik, saran, maupun evaluasi yang seharusnya objektif akan sulit dilakukan.
Baca Juga : DPRD dan Akademisi Soroti Program MBG di Ciamis, Temukan Masalah Pemenuhan Gizi hingga Higienitas
“Kalau penyedianya dewan, bagaimana bisa mengawasi secara netral? Ini menyangkut kualitas makanan sehat untuk anak-anak,” tegasnya.
Oyat mendesak Badan Kehormatan DPRD Ciamis segera memanggil dan memeriksa oknum-oknum yang diduga terlibat agar tidak terjadi abuse of power dan konflik kepentingan.
Ia mengingatkan, fungsi DPRD adalah mengawasi, bukan ikut mengambil keuntungan dari program berbasis APBN/APBD.
“Masyarakat butuh transparansi. Jangan sampai wakil rakyat membela kepentingan pengusaha, sementara dirinya juga bermain di dalamnya. Itu jelas merugikan masyarakat, terutama siswa penerima manfaat MBG,” katanya.
Oyat juga mengingatkan agar anggota dewan tidak serakah. Menurutnya, fasilitas, tunjangan, dan gaji yang sudah diterima seharusnya cukup.
“Kalau sampai ikut bermain, nanti KPK bisa turun tangan. Itu akan memalukan bagi kita sebagai warga Ciamis,” ujarnya.
Ia menutup dengan pesan agar program MBG benar-benar dikelola untuk kepentingan masyarakat.
“Jangan sampai program besar yang nilainya triliunan justru jadi ladang bisnis segelintir orang. Harus kembali ke tujuan awal: memastikan anak-anak mendapat makanan bergizi,” pungkasnya.
(Pepi Irawan/PasundanNews.com)
