BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis menyampaikan kekecewaan terhadap sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ciamis.
Pasalnya, DPRD Ciamis kurang serius menanggapi aspirasi terkait polemik kekosongan jabatan Wakil Bupati (Wabup) Ciamis.
Menurut Ketua Umum HMI Cabang Ciamis, Adytya Maulana Aziz, menjelaskan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada DPRD pada Kamis, 7 Agustus 2025.
Dalam surat tersebut, HMI mengajukan pembahasan terkait kekosongan kursi Wabup yang menurut mereka hingga kini belum memiliki kejelasan.
Surat tersebut kemudian mendapat disposisi dari Ketua DPRD Ciamis dengan mendelegasikan para Ketua Fraksi untuk hadir dalam forum diskusi bersama HMI.
Kesepakatan audiensi dijadwalkan pada Selasa, 12 Agustus 2025. HMI Ciamis datang ke DPRD sesuai jadwal tersebut.
Baca Juga : HMI Ciamis Soroti Dugaan Pungli Seleksi Perangkat Desa, Desak BKPSDM Ambil Tindakan Tegas
Namun, saat hari pelaksanaan, HMI mengaku kecewa karena pertemuan molor lebih dari satu jam dan tidak dihadiri secara lengkap oleh pimpinan fraksi.
“Pembahasan kekosongan Wabup ini sangat penting. Namun, DPRD baru berkumpul setelah satu jam lebih, dan itupun belum semua fraksi hadir,” ujar Adytya.
Akibat situasi tersebut, HMI Ciamis memutuskan membatalkan pertemuan dan keluar dari ruang audiensi.
Mereka menilai sikap DPRD tidak mencerminkan komitmen sebagai lembaga yang mewakili dan menyerap aspirasi rakyat.
Menurut HMI, kekosongan jabatan Wabup bukan sekadar persoalan teknis, tetapi menyangkut aspek politis, yuridis, dan kepastian hukum demi keberlangsungan pemerintahan yang efektif.
Baca Juga : Bapenda Ciamis Gencarkan Digitalisasi Pajak Lewat Pekan QRIS Nasional 2025
“HMI ingin mengajukan sejumlah pertanyaan strategis berdiskusi bersama DPRD terkait kejelasan dan transparansi proses pengisian jabatan Wabup. Namun, justru kami mendapat sikap yang tidak menghargai tujuan kedatangan kami,” tambahnya.
Adyt menambahkan, pihaknya berharap DPRD Kabupaten Ciamis dapat lebih responsif, transparan, dan berkomitmen.
“Terlebih dalam upaya menyelesaikan permasalahan kekosongan jabatan Wabup demi kepentingan publik,” pungkasnya.
Selama berita ini diterbitkan, PasundanNews.com belum menerima tanggapan dari DPRD Kabupaten Ciamis.
(Pepi Irawan/PasundanNews.com)
