BERITA PANGANDARAN, PASUNDANNEWS.COM – Gaji sejumlah pegawai honorer pada beberapa instansi di Kabupaten Pangandaran belum terbayarkan.
Menanggapi situasi ini, Ketua DPRD Pangandaran, Asep Noordin, mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas pegawai dan kebutuhan tenaga kerja di instansi terkait.
Menurutnya, evaluasi diperlukan agar kebijakan pemerintah selaras dengan peraturan perundang-undangan kepegawaian.
“Pemerintah harus mengevaluasi efektivitas tenaga honorer, PPPK, dan non-PNS secara menyeluruh. Apakah masih relevan atau perlu penyesuaian,” ujar Asep kepada PasundanNews.com, Jumat (25/10/2024).
Asep menekankan pentingnya peninjauan kebutuhan pegawai untuk memastikan optimalisasi sumber daya manusia.
“Evaluasi ini mencakup semua aspek, termasuk keefektifan kinerja pegawai di setiap instansi,” tambahnya.
Asep menyebutkan, DPRD memiliki tanggung jawab dalam memberikan masukan kepada Pemda untuk menangani masalah pembayaran honorer ini.
“Kami harus memberi saran terkait kebijakan kerangka anggaran agar lebih efektif dan efisien,” ungkapnya
Asep juga menambahkan, pemerintah daerah untuk fokus pada program prioritas yang bisa meningkatkan pendapatan daerah.
“Pemda harus cerdas memilah kegiatan, pilih yang benar-benar penting dan bermanfaat bagi peningkatan pendapatan. Dengan komitmen yang tepat, insya Allah dalam 1-2 tahun ke depan kita bisa pulih,” tandasnya.
(Deni Rudini/PasundanNews.com)
