BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Pusat Kajian Hukum Universitas Galuh (Unigal) Ciamis menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Perbaikan Arah dan Restrukturisasi Dewan Pendidikan Ciamis”, Kamis (23/10/2025) di Aula Gedung Korpri Ciamis.
Kegiatan ini menjadi upaya akademis dan praktis dalam menyoroti belum aktifnya Dewan Pendidikan Ciamis yang masa jabatannya berakhir sejak 2016 dan belum diperbaharui hingga kini.
Ketua Pusat Kajian Hukum Unigal, Hendra Sukarman (Ebo), mengatakan bahwa FGD ini diinisiasi sebagai langkah awal untuk membangun kesadaran kolektif dan mencari solusi konkret bagi revitalisasi peran Dewan Pendidikan di Ciamis.
“Kami ingin FGD ini menjadi wadah kolaborasi lintas sektor agar lahir Dewan Pendidikan yang profesional, representatif, dan sesuai dengan regulasi,” ujarnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur, antara lain perwakilan DPRD Ciamis, Dinas Pendidikan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), PGRI, praktisi pendidikan, aparat kepolisian, serta pegiat dan pemerhati pendidikan di Kabupaten Ciamis.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Ciamis, Andang Irpan Sahara, yang hadir sebagai narasumber, menegaskan bahwa pembenahan lembaga Dewan Pendidikan sangat mendesak dilakukan.
Ia menilai, lembaga ini memiliki peran strategis sebagai wadah aspirasi masyarakat dan pengawas kebijakan pendidikan daerah.
Baca Juga :Ciamis Bangkitkan Semangat Ketahanan Pangan Lewat Expo Ternak dan Ikan 2025
“Secara de jure, masa kepengurusan Dewan Pendidikan Ciamis sudah berakhir sejak 2016. Padahal, lembaga ini penting sebagai jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah pada bidang pendidikan,” jelas Andang.
Ia juga menyoroti kondisi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Ciamis yang saat ini berada pada angka 72,56, dengan dua komponen penting yakni Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).
Andang meneruskan, meski HLS Ciamis sudah mencapai 14,3 tahun, RLS-nya masih berada di angka 8,1 tahun, lebih rendah dari rata-rata Jawa Barat.
“Artinya, rata-rata pendidikan masyarakat Ciamis baru setara kelas dua SMP. Untuk menaikkan RLS menjadi 12 tahun dibutuhkan kerja sama lintas sektor dan kebijakan pendidikan yang terarah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Ciamis, Muharram Ahmad Jajuli mengapresiasi inisiatif Pusat Kajian Hukum Unigal Ciamis dalam memfasilitasi forum ini.
Ia menilai kolaborasi antara akademisi dan pemerintah merupakan bagian penting dalam memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan dan berkelanjutan.
“Dewan Pendidikan adalah amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaga ini tidak boleh hanya simbolis, tetapi harus aktif memberi pertimbangan dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan,” tegasnya.
Muharram menambahkan, restrukturisasi Dewan Pendidikan perlu disesuaikan dengan prinsip good governance, akuntabilitas publik, dan dinamika kebutuhan masyarakat.
Baca Juga :Bupati Ciamis Beri Restu Perjalanan Spiritual H. Wawan Menuju Mekah Gunakan Motor
“Kegiatan ini penting bukan hanya membahas struktur kelembagaan, tetapi juga arah, fungsi, dan tata kelola Dewan Pendidikan agar lebih responsif dan berdaya guna,” katanya.
Ia berharap, hasil diskusi dapat melahirkan rekomendasi strategis bagi pembenahan sistem pendidikan di Kabupaten Ciamis.
“Membangun pendidikan berkualitas tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan dunia usaha. Dewan Pendidikan harus menjadi jembatan di antara semua unsur tersebut,” tandasnya.
Kegiatan FGD ini juga diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat, antara lain Hendra Markusi, Endin Lidnilillah (Ketua LSM Inpam), dan Deni WJ dari Sakola Motekar.
Kehadiran mereka diharapkan memperkaya gagasan dalam
merumuskan arah baru kebijakan dan kelembagaan Dewan Pendidikan Kabupaten Ciamis.
(Pepi Irawan/PasundanNews.com)
