BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – PPDB (Pendaftaran Peserta Didik Baru) di Kabupaten Ciamis menuai polemik.
Hal ini ditandai dengan dugaan gagalnya KCD (Kepala Cabang Dinas) Wilayah III Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Sehingga kisruh PPDB di Ciamis belum terselesaikan sebagaimana diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Ciamis Syarif Sutiarsa, Jumat (12/7/2024).
Ia mengatakan, pihaknya akan segera berangkat ke Bandung untuk menemui Disdik Jabar dan mendesak KCD Wilayah XIII diganti dengan KCD yang peka terhadap pendidikan di Kabupaten Ciamis.
Diketahui, pembahasan ini telah dibahas bersama antara lain Komisi IV DPRD Ciamis, KCD Wilayah XIII, para kepala sekolah dan para kepala Desa se-Kecamatan Banjaranyar di Aula DPRD Ciamis.
Syarif menjelaskan bahwa KCD Wilayah XIII dinilai tidak ada niat baik untuk bersinergi dengan mitra kerja yaitu DPRD Ciamis.
“Sudah empat kali Komisi IV mengundang KCD untuk dengar pendapat tapi tidak pernah hadir,” imbuhnya.
Hanya mendatangkan staf, lanjut Syarif, yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan.
Polemik PPDB di Ciamis, Komisi IV DPRD Akan Sampaikan Langsung Ke Disdik
Syarif memaparkan, kisruh PPDB secara umum akan disampaikan ke Disdik Provinsi untuk mencari solusinya.
“Sekaligus meminta jabatan KCD Wilayah XIII yang saat ini dijabat, Dr Hj Widhy Kurniatun, S.T, M.Si diganti karena dinilai tidak peka dan tidak bisa menyelesaikan masalah dan juga tidak pernah menghargai fungsi legislatif,” jelasnya.
Khusus PPDB di SMAN 2 Banjarsari yang tidak menerima 72 murid asal Kecamatan Banjaranyar sebagai daerah pemekaran dari Kecamatan Banjarsari itu.
Syarif menuturkan, hingga saat ini tidak ada keputusan, padahal satu minggu ke depan sudah mulai proses belajar mengajar.
“Ada waktu empat hari untuk mengambil keputusan sejak pertemuan di SMAN 2 Banjarsari,” ungkapnya.
“Artinya KCD tidak mampu melayani keinginan hak-hak dasar penduduk desa di Banjaranyar. Kalau tidak bermanfaat buat Ciamis tentu saja kami ingin KCD diganti, karena memang KCD tidak bermanfaat untuk Ciamis,” jelasnya.
Sementara nasib 72 murid yang tidak diterima di SMAN 2 Banjarsari, Syarif menjamin akan mendapatkan solusi sepulangnya dari provinsi karena bukan kewenangan daerah, tapi kewenangannya ada di provinsi.
“Insya Allah saya akan berangkat ke provinsi dan yakin orang pemangku kebijakan di provinsi tidak mungkin mengorbankan rakyat karena regulasi,” tambahnya.
Syarif menilai tidak ada undang-undang yang akan menyengsarakan masyarakat.
“Apalagi ini dunia pendidikan adalah dunia yang paling mendasar hak dasar. Jadi bersabarlah tunggu sepulang saya dari provinsi,” katanya.
Forum Kepala Desa di Kecamatan Banjaranyar Kecewa Terhadap KCD Wilayah XIII
Sementara Ketua Forum Kepala Desa se-kecamatan Banjaranyar, Endi Supendi menyatakan kekecewaannya karena ketidakhadiran KCD dalam dengar pendapat tersebut.
“KCD hanya diwakili stafnya yang tidak punya kebijakan padahal harus ada putusan nasib 72 warganya yang tidak bisa masuk di SMAN 2 Banjarsari karena Senin depan proses belajar mengajar sudah dimulai,” tegasnya.
Menurutnya, jika Senin depan belum ada putusan, tidak menutup kemungkinan akan terjadi pemboikotan kegiatan belajar mengajar, tapi mudah-mudahan segera ada realisasi.
“Langkah ke depan kita akan terus berjuang, karena ini menyangkut harga diri orang Banjaranyar, masa orang Banjaranyar tidak sekolah di Banjaranyar, kita mau sekolah dimana? sekolah ke Banjar? atau sekolah SMK yang ada di Pamarican? kita punya sekolah, kita punya sekolah SMA masa orang luar bisa sekolah di tempat kita, sementara kita tidak bisa sekolah di tempat kita,” jelasnya.
Menurut Endi, dulu pihaknya yang berjuang dari awal untuk menjadikan itu sekolah, sekarang sangat prihatin jika hasil perjuangannya tidak bisa dimanfaatkan oleh warganya.
“Hanya karena orang miskin tidak bisa sekolah di tempatnya yang telah diduduki puluhan tahun, saya sangat bersedih,” tandasnya.
(Herdi/PasundanNews.com)
