BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Kebijakan penghematan anggaran yang diterapkan pemerintah pusat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mulai menunjukkan dampaknya ke daerah.
Kota Banjar, salah satu kota kecil yang berada di ujung timur Jawa Barat, harus bersiap menghadapi pemangkasan anggaran sebesar Rp150 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Wali Kota Banjar, Ir. H. Sudarsono, mengakui bahwa kondisi ini bisa mengganggu stabilitas keuangan daerah.
Dalam keterangannya kepada media, ia menyebutkan bahwa penurunan komponen Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi salah satu penyebab signifikan yang perlu diantisipasi.
“Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk APBD murni 2026 mengalami penurunan signifikan. Kita harus memperketat anggaran agar tidak defisit,” ujar Sudarsono, Senin (6/10/2025).
Berdasarkan data APBD Kota Banjar Tahun 2025, total anggaran yang dimiliki daerah ini mencapai lebih dari Rp789 miliar, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar Rp178,7 miliar.
Ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat dan provinsi pun dinilai sangat tinggi, menjadikan Kota Banjar sebagai daerah yang rentan terhadap kebijakan pengurangan anggaran dari pemerintah pusat.
Penurunan sebesar Rp150 miliar pada tahun 2026 menjadi pukulan berat, terlebih DAU sendiri diprediksi akan menyusut sekitar Rp68 miliar.
Kondisi ini disebut sebagai “tamparan keras” oleh beberapa pejabat daerah yang khawatir akan tertundanya berbagai program prioritas pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Situasi ini tak hanya dirasakan Banjar. Sejumlah kepala daerah di Jawa Barat juga mengalami kekhawatiran serupa.
Baca Juga :Diduga Alami Gangguan Jiwa, Seorang Warga di Muktisari Kota Banjar Ngamuk
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya telah menggelar rapat tertutup dengan para walikota dan bupati untuk membahas strategi menghadapi dampak efisiensi anggaran dari pusat.
Menurut Sudarsono, langkah cepat perlu diambil agar program pembangunan tidak terhenti total.
“Kami sedang mengevaluasi kembali seluruh program yang menggunakan pembiayaan dari pusat. Beberapa proyek infrastruktur kemungkinan besar akan ditunda atau dikaji ulang,” ungkapnya.
Di sisi lain, upaya meningkatkan PAD menghadapi tantangan serius. Potensi daerah yang terbatas serta keterbatasan investasi membuat langkah diversifikasi pendapatan belum mampu menutupi kebutuhan anggaran yang besar. Ini menjadi pekerjaan rumah serius bagi pemerintah kota ke depan.
Dengan tekanan anggaran yang begitu besar, Pemkot Banjar kini dituntut untuk berinovasi dalam tata kelola keuangan.
“Kami akan memperkuat koordinasi lintas sektor dan melakukan efisiensi internal seoptimal mungkin,” katanya.
Namun, Sudarsono juga mengingatkan bahwa tanpa dukungan kebijakan afirmatif dari pusat, daerah-daerah kecil seperti Kota Banjar akan kesulitan menjaga kesinambungan pembangunan.
(Hermanto/PasundanNews.com)
