PASUNDANNEWS.COM, BANDUNG – Media Gathering sekaligus Halal bihalal tiga belas media mainstream di Bandung, serta dua puluh dua perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa dan media komunitas se-Bandung Raya, beberapa waktu lalu mendapat antusias yang cukup baik, Sabtu (27/6/2019).
Gatering tersebut terlihat beberapa tokoh penting hadir seperti Ai Nurhidayat pendiri komunitas Sabalad Pangandaran-Kampung Nusantara dan komunitas multi kultural, Budiana Kartawijaya, wartawan senior sekaligus anggota dewan kehormatan PWI Jawa Barat yang menjadi narasumber mendorong media sebagai salah satu stakeholder kunci, untuk mengoptimalkan perannya dalam upaya rekonsiliasi atau perdamaian.
“Media tidak lagi hanya sekedar mengeluarkan produk jurnalisme. Lebih dari itu, media perlu memberi keberpihakan upaya resolusi konflik dan rekonsiliasi. Karena berita atau informasi yang beredar saat ini, banyak juga yang dihasilkan oleh jurnalis non mainstream, karena siapapun saat ini dapat menjadi jurnalis dengan mudahnya,” Ujar Budiana Kartawijaya, wartawan senior, anggota dewan kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, corporate secretary Pikiran Rakyat.
Namun Budiana mengatakan, seberapa ‘berkualitas’ berita untuk upaya perdamaian, serta apakah berita sudah sesuai dengan kode etik jurnalisme, dan tentunya konten yang dihasilkan harus berpegangan pada prinsip HAM.
“Semua hal itu merupakan pekerjaan rumah yang tidak pernah selesai dan perlu dikerjakan bersama-sama baik oleh jurnalis media mainstream, pers mahasiswa, pers komunitas bahkan pegiat media sosial,” katanya.
Sementara, Pendiri Sekolah Multikultural SMK Karya Bakti – Parigi Pangandaran Ai Nurhidayat, Task Force Jawa Barat memandang peran penting media sebagai salah satu alat mempromosikan keragaman sehingga mendorong terjadinya integrasi sosial. Dari berbagai kolaborasi dan kegiatan Task Force Jawa Barat, media adalah pemangku kepentingan strategis yang merupakan komponen penting untuk kestabilan negara serta demokrasi yang majemuk.
Intensitas kolaborasi dan kerjasama Task Force Jawa Barat dengan media yang tinggi, melahirkan produk ‘Modul Literasi Media’ dan serangkaian kegiatan pelatihan Media untuk media berbasis komunitas serta Lembaga Pers Mahasiswa yang telah diselenggarakan di Kota Bandung, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan laporan Stakeholder Mapping Task Force Jawa Barat tahun 2018.
“Media adalah kekuatan keempat – atau fourth estate” yang punya peranan penting sebagai pelindung demokrasi, pembela kepentingan umum, memecah kebuntuan komunikasi antar pemangku kepentingan serta membela hak-hak demokrasi warga negara. Untuk itu, konsolidasi media adalah salah satu tahapan penting agar terdapat saling sinergisitas antar pemangku kepentingan yang bergabung dalam Task Force Jawa Barat,” tuturnya.
Lebih lanjut Ai menyampaikan Kesalahan kita dalam melihat yang berbeda adalah karena merasa benar, dan karena itu diluar dari yang kita dianggap salah dan pantas ‘dihabisi’. Dalam konteks menjelang Pilpres 2019 ada sekitar 80.000 akun aktif dan konten narasinya sekitar 427 dan lebih banyak hoaks serta ujaran kebencian, yang sering kali ‘menghabisi’ dalam hal ini menyebar kebencian orang orang yang dianggap berbeda dari dirinya.
“Task Force Jawa Barat adalah salah satu forum yang penting untuk memperkuat jejaring dan kerjasama dalam upaya ‘menyadarkan’ bahwa tidak ada kebenaran tunggal yang berbasis ideologi semata, serta mendorong rekonsiliasi diantara semua elemen masyarakat,” jelasnya.
Ditempat yang sama, Koordinator Task Force Jawa Barat Ni Loh Gusti Madewanti, Task Force Jawa Barat menegaskan empat (4) perlu dikerjasamakan dan kolaborasi baik media sebagai kekuatan keempat dengan berbagai pemangku kepentingan untuk dapat mengoptimalkan peran-perannya dalam upaya mencegah ekstremisme berbasis ideologi dan upaya rekonsiliasi.
Pertama, pesan atau narasi peneguhan (reinforcement) rekonsiliasi perlu disuarakan dan melibatkan media. Berita yang akan naik dan dikonsumsi oleh publik diharapkan menghindari diksi-diksi provokatif dan intimidatif. Narasi yang dibangun mencegah dan meminimalisir relasi antagonistis di para pendukung dan polarisasi di akar rumput.
Kedua, media gathering ini sebagai upaya menciptakan ruang-ruang dialog guna menghindari communication apprehention , yakni keengganan bahkan ketakutan berkomunikasi yang disebabkan faktor keadaan tertentu. Misalnya, karena kuat terbentuknya kubu-kubuan antar pendukung (sejenis person-group communication apprehention). Untuk mencairkan kondisi tersebut, silaturahmi menjadi kunci untuk berkomunikasi dan menuntaskan tahapan pemilu sesuai aturan main yang berlaku.
Ketiga, peran-peran informasi (information roles) yang dilakukan media harus jelas, tegas, profesional dan proporsional. Setiap data dan berita yang sajikan ke publik dan setiap informasi yang diakses media dapat dipertanggung jawabkan, tidak berbasis pada hoaks atau ujaran kebencian terhadap SARA. Media dituntut untuk melakukan equivocal communications atau komunikasi yang samar . Publik sangat membutuhkan informasi terang benderang.
Keempat, peran dan fungsi komunikasi dari media massa wajib berorientasi pada kerja jurnalistik bukan propaganda. Task Force Jawa Barat mendorong media mainstream maupun media komunitas untuk tidak terjebak sekadar pada gelembung politik (bubble politic) yang hanya mengedepankan sensasi, melainkan pada substansi mengelola rekonsiliasi. Terlebih, di tengah era media sosial yang dibanjiri hoaks dan pemlintiran informasi tersebut di atas.
Acara yang dihadiri oleh tiga belas media mainstream di Bandung, serta dua puluh dua perwakilan Lembaga Pers Mahasiswa dan media komunitas se-Bandung Raya, mendapat antusias yang cukup baik. Dalam prosesnya, Koordinator Task Force Jawa Barat yang juga Direktur Eksekutif DROUPADI kembali menegaskan mengenai apa yang dapat dilakukan bersama untuk mencegah kekerasan berbasis ekstremisme dan upaya rekonsiliasi atau perdamaian.
“Sudah setahun kebelakangan, sejak Juni 2018, Task Force Jawa Barat berupaya mendorong literasi media terutama mensasar pers mahasiswa, media komunitas dan pegiat media sosial. Mereka adalah kawan penting yang perlu terus menerus diajak bekerja sama, agar etika jurnalistik serta perspektif HAM menjadi pegangan dalam memproduksi konten. Ini upaya kami untuk meminimalisir ekstremisme berbasis ideologi yang menyebar masif utamanya melalui sosial media,” pungkasnya.
