BERITA JABAR, PASUNDANNEWS.COM – Program perbaikan rumah tidak layak huni di Jawa Barat resmi dimulai.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menandai kick off program tersebut di Kampung Kiaraeunyeuh, Desa Banyusari, Kecamatan Katapang, Senin malam (13/4/2026).
Peluncuran dilakukan secara simbolis melalui renovasi 10 unit rumah warga. Program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden RI Prabowo Subianto, dengan target besar menjangkau ratusan ribu rumah di seluruh Indonesia.
Dedi Mulyadi menyebutkan, khusus untuk Jawa Barat, jumlah rumah yang akan diperbaiki mendekati 40.000 unit.
Ia juga memastikan adanya dukungan tambahan bagi penerima manfaat, tidak hanya untuk perbaikan hunian tetapi juga penguatan ekonomi keluarga.
“Saya resmikan dimulainya renovasi puluhan ribu rumah di Jawa Barat. Selain bantuan Rp20 juta dari kementerian, kami juga berikan tambahan agar bisa dimanfaatkan, termasuk untuk usaha,” ujar Dedi saat mengunjungi rumah milik Lis Mulyani, seorang penjahit yang menjadi penerima bantuan.
Lis mengaku bersyukur atas bantuan yang diterimanya. Selain rumah yang akan diperbaiki, ia juga mendapatkan tambahan modal untuk menunjang usaha menjahitnya.
“Program ini dirancang dengan pendekatan partisipatif. Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, setiap desa ditargetkan mendapat bantuan untuk 10 rumah,” katanya.
Baca Juga :Penataan Baru Kawasan Gedung Sate, Aktivitas Warga dan Arus Lalu Lintas Diatur Lebih Tertib
Secara nasional, pemerintah menargetkan renovasi hingga 400.000 unit rumah pada tahun ini, dengan Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan alokasi terbesar.
“Setiap unit rumah memperoleh bantuan senilai Rp20 juta yang digunakan untuk pembelian material dan upah tenaga kerja,” tuturnya.
Menariknya, pelaksanaan program melibatkan masyarakat setempat melalui skema tender rakyat dalam program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya).
Dalam mekanisme ini, kelompok penerima manfaat akan mengundang sejumlah toko bangunan lokal untuk menawarkan harga terbaik.
“Cara ini dinilai mampu menciptakan transparansi sekaligus memberdayakan pelaku usaha kecil di daerah,” jelasnya.
Contohnya di Desa Banyusari, dari total anggaran Rp175 juta untuk 10 rumah, hasil tender menunjukkan efisiensi hingga Rp164 juta untuk material. Sementara biaya tenaga kerja mencapai Rp25 juta.
Sisa anggaran dapat dimanfaatkan kembali untuk menambah kebutuhan bahan bangunan.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menilai skema ini tidak hanya memperbaiki kualitas hunian masyarakat.
“Melainkan juga menggerakkan roda ekonomi lokal serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” katanya.
Sementara itu, Bupati Bandung Dadang Supriatna mengungkapkan, di wilayahnya sendiri terdapat 966 rumah yang akan diperbaiki melalui program ini, tersebar di 63 desa dan 23 kecamatan. (Herdi/PasundanNews.com)
