BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis melalui Bidang Ekonomi Pembangunan menyampaikan analisis kritis terhadap realitas sektor ekonomi kreatif di Kabupaten Ciamis.
Terutama mengenai posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana dalam pernyataan yang disampaikan Kabid Ekonomi Pembangunan HMI Ciamis, M Rifqi Alauddin.
Menurutnya muncul beberapa pertanyaan mendasar, pertama apakah UMKM di Kabupaten benar-benar menjadi tulang punggung ekonomi daerah, atau
justru beban tersembunyi yang belum ditangani serius.
“UMKM selama ini dikenal sebagai simbol kekuatan ekonomi kerakyatan. Kabupaten Ciamis pun tak luput dari tren ini, dengan dominasi pelaku UMKM di berbagai sektor seperti perdagangan, kuliner, kerajinan, dan jasa. Namun, menurut HMI, perlu ada pembacaan ulang terhadap narasi optimisme tersebut,” paparnya, Jumat (20/6/2025).
Baca Juga :Pemkab Ciamis Sosialisasikan Substansi RPJMD 2025-2029: Sinergi Menuju Ciamis Maju dan Berkelanjutan
Pertumbuhan UMKM Banyak Tapi Tak Kuat
Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Ciamis mencapai 144.469 unit, didominasi oleh usaha mikro.
Meski angka ini terus meningkat, HMI menilai bahwa pertumbuhan kuantitatif ini belum berbanding lurus dengan kualitas dan daya tahan UMKM dalam menghadapi tantangan ekonomi digital.
“Sebagian besar UMKM di Ciamis masih beroperasi secara informal, dengan manajemen sederhana, daya saing rendah, dan sangat tergantung pada pasar lokal. Ini menjadikan mereka rentan dan stagnan, bahkan tak jarang menjadi beban fiskal melalui berbagai bentuk subsidi,” ungkap Rifqi.
HMI juga menyoroti intervensi pemerintah daerah yang dinilai belum menyentuh akar persoalan.
Meski telah ada program pelatihan, bantuan alat, dan fasilitasi pameran, menurut HMI, kebijakan tersebut kerap tidak menjawab kebutuhan strategis UMKM di lapangan.
“Kita belum memiliki grand design pengembangan UMKM yang terintegrasi dengan arah pembangunan ekonomi daerah. Akibatnya, UMKM tumbuh secara sporadis, tanpa jejaring, dan belum diarahkan masuk ke rantai pasok industri maupun ekspor,” lanjutnya.
Baca Juga :Program Penghapusan Utang di Dekopinda, Bupati Ciamis: Itu Ada Upaya Unsur Penipuan
Dorongan untuk Transformasi Struktural
Dalam pandangan HMI, kata Rifqi, UMKM hanya akan benar-benar menjadi pondasi ekonomi jika dikelola dengan visi jangka panjang dan strategi yang terarah.
Konsep klaster ekonomi lokal, misalnya, dinilai bisa menjadi solusi untuk memfokuskan potensi daerah seperti kopi di Panjalu, kerajinan bambu di Sindangkasih, atau batik khas Ciamis.
Pemerintah, menurut HMI, perlu berperan lebih dari sekadar fasilitator. Ia harus menjadi katalis perubahan yang memperkuat ekosistem UMKM melalui kolaborasi multipihak, perguruan tinggi, pelaku usaha, komunitas kreatif, dan lembaga keuangan.
“Pusat inovasi UMKM harus dibangun untuk menciptakan simpul ekonomi baru. Tanpa itu, UMKM hanya akan menjadi objek statistik dalam laporan, bukan penggerak ekonomi sesungguhnya,” tegas Rifqi.
Rifqi meneruskan bahwa HMI Ciamis membeberkan analisisnya dengan pernyataan mengenai nasib UMKM ke depan sangat ditentukan oleh keberanian seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah cara pandang dan cara bertindak.
“UMKM bisa menjadi tulang punggung ekonomi Ciamis jika diarahkan secara strategis. Namun jika dibiarkan berjalan tanpa arah, justru bisa menjadi beban pembangunan. Kini saatnya kita memilih: membiarkan UMKM berjalan di tempat, atau mendorongnya menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan inklusif,” pungkas Rifqi.
(Hendri/PasundanNews.com)
