BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Ciamis mendesak Bupati Ciamis untuk segera menyelesaikan kekosongan jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis.
Desakan ini mencuat sebagai bentuk keprihatinan atas stagnasi reformasi birokrasi yang dinilai belum menunjukkan kemajuan berarti, baik dalam aspek transparansi, efisiensi, maupun akuntabilitas.
Menurut Ketua Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Ciamis, Wahyu Ramdani, menilai bahwa kondisi birokrasi saat ini justru semakin diwarnai oleh aroma politik transaksional.
Ia menuturkan, praktik-praktik nepotisme, jual-beli jabatan, dan penempatan pejabat yang didasarkan pada loyalitas politik masih menjadi kenyataan pahit di lapangan, yang sangat bertentangan dengan semangat reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat pelayanan publik dan membangun sistem pemerintahan yang bersih. Namun yang terjadi, kekosongan jabatan yang mencapai 124 posisi struktural justru menjadi bukti nyata lemahnya tata kelola birokrasi di Ciamis,” tegas Wahyu, Rabu (11/6/2025).
HMI Ciamis Soroti Kekosongan Kursi Wakil Bupati
Ia juga menyoroti kekosongan posisi Wakil Bupati Ciamis yang hingga kini belum terisi. Situasi ini dinilai memperparah kondisi krisis manajerial dan berdampak langsung terhadap lambannya pengambilan keputusan serta kualitas pelayanan publik
Pihaknya mendesak Bupati Ciamis untuk segera melakukan proses penjaringan dan seleksi pengisian jabatan secara terbuka dan berbasis prinsip meritokrasi, tanpa intervensi politik maupun kepentingan golongan tertentu.
“Proses ini harus dijalankan secara profesional untuk mendukung terwujudnya visi-misi Bupati sesuai amanat UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” ujarnya.
Menurut Wahyu, kekosongan jabatan dalam jumlah besar merupakan keadaan darurat administratif yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Bila dibiarkan, kondisi ini akan terus menggerus kepercayaan publik terhadap birokrasi dan mengorbankan rakyat sebagai penerima layanan.
“Pengisian jabatan saat ini merupakan momentum strategis untuk pembenahan menyeluruh. Namun kami juga mewaspadai potensi praktik politik balas jasa dalam mutasi dan rotasi jabatan. Ini harus dicegah agar birokrasi bisa benar-benar profesional dan berintegritas,” tambahnya.
Pernyataan Sikap HMI Ciamis
Wahyu memaparkan, mengacu hasil analisa dan kajian HMI Ciamis, pertama mendesak Bupati Ciamis untuk menegakkan prinsip meritokrasi dalam tata kelola birokrasi, bebas dari intervensi politik dan kepentingan golongan.
“Kedua, menolak segala bentuk praktik politik transaksional, baik dalam penempatan ASN, proyek pemerintahan, maupun kebijakan publik lainnya,” tegasnya.
Ketiga, mendesak agar mutasi dan rotasi jabatan tidak dijadikan ajang politik balas jasa ataupun transaksi kekuasaan.
Wahyu melanjutkan, keempat menegaskan komitmen HMI Cabang Ciamis sebagai mitra kritis pemerintah yang akan terus mengawal setiap kebijakan agar berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Sebagai organisasi kader yang peduli terhadap kemajuan daerah, HMI Ciamis juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawasi jalannya reformasi birokrasi agar tetap berada di jalur yang benar dan tidak menyimpang dari nilai-nilai profesionalisme dan keadilan,” pungkasnya.
(Hendri/PasundanNews.com)
