PASUNDANNEWS.COM, BANDUNG — Penyitaan buku yang dilakukan oleh aparat TNI, Kejaksaan, dan Pol PP yang dilakukan di Padang, setelah sebelumnya hal serupa terjadi di Kediri, Jawa Timur merupakan tindakan represif yang menimbulkan keresahan dunia literasi di Tanah Air.
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) sebagai organisasi kemahasiswaan menyesalkan tindakan represif yang dilakukan oleh aparat negara. Pasalnya buku-buku yang disita merupakan buku-buku yang berkaitan erat dengan sejarah perjalanan bangsa dan negara Indonesia, termasuk salah satunya adalah buku karya founding father, Sukarno.
Menurut mereka, hal tersebut semakin menandakan, negara gagal menjamin kebebasan pembangunan intelektual bagi kaum terpelajar baik mahasiswa dan lain sebagainya, untuk mencari tahu proses perjalanan bangsa Indonesia.
Made Bryan, Ketua DPP GMNI Bidang Hubungan Internasional mempertanyakan keseriusan pemerintah melaksanakan implementasi pembukaan UUD 1945 yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.
Di era saat ini, seharusnya bangsa kita sudah mengalami kemajuan demokrasi yang berkembang lebih baik. Salah satu indikatornya adalah soal perlindungan HAM.
“Dibandingkan dengan negara kawasan Asia Tenggara lainnya, demokrasi di Indonesia sudah tumbuh lebih baik. Jelas kami tidak menghendaki kemunduran berpikir di alam demokrasi saat ini,” ujar Made.
Dikatakan dia, jika tindakan represif aparat yang beralasan bahwa menyebarkan ideologi dan simbol terlarang masih dianggap kejahatan yang membahayakan keamanan negara.
“Justru kami mempertanyakan ketegasan aparat dalam menyikapi ancaman disintegrasi yang disebabkan radikalisme agama yang jelas-jelas berseberangan dengan pluralitas dari Pancasila,” tambahnya.
Di era demokrasi saat ini, seharusnya aparatur negara dalam hal ini TNI dan lembaga-lembaga terkait mampu memberikan kebebasan dalam menjamin pencarian pengetahuan, terlebih upaya negara hadir dalam membangun peradaban perlu di mulai dalam memberikan kebebasan untuk hak intelektual.
Penyitaan buku seperti ini semakin marak terjadi pada kurun dua tahun terakhir ini, seolah negara tidak memiliki keinginan atau kemauan untuk generasi muda mengenal perjalanan bangsa-nya.
Penyitaan buku yang marak dilakukan tidak hanya buku-buku yang mengandung unsur sejarah, melainkan ada beberapa buku yang merupakan karya besar Soekarno yang juga turut disita dan dirampas oleh aparat, dan ini menandakan aparat yang menyita buku-buku tersebut masih terdogmasi oleh narasi-narasi lama orde baru dan ini merupakan tindakan represif.
Dewex Sapta Anugrah Sekretaris DPD GMNI Jawa Barat mengatakan pihaknya sangat mengutuk keras atas tindakan perampasan serta pemberangusan buku-buku yang dilakukan oleh aparat TNI, kejaksaan, dan Pol PP di Padang serta dibeberapa daerah lain nya.
“Negara dalam hal ini lembaga pemerintag terkait perlu mengevaluasi apa yang dilakukan oleh aparat terkait dalam modus operandi-nya,” sahutnya.
Apabila hal ini terus dibiarkan maka tidak menutup kemungkinan kedepan generasi muda Indonesia akan gagap dalam melakukan narasi-narasi positif mengenai pengetahuan.
“Jika tindakan ini terus dibiarkan, maka era fasisme kembali tubuh ditengah negara Indonesia yang sedang membangun proses demokratisasi bangsa,” tutupnya. [iing]
