BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Komisi III DPRD Kota Banjar meminta polemik pengelolaan dana hibah olahraga jangan sampai menghambat pembinaan atlet dan program kerja cabang olahraga (cabor).
Persoalan administrasi maupun laporan pertanggungjawaban (LPJ) anggaran harus segera diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan atlet yang tengah menjalani pembinaan.
Ketua Komisi III DPRD Kota Banjar, Cecep Dani Sufyan, mengatakan anggaran olahraga yang bersumber dari APBD harus berorientasi pada peningkatan kualitas pembinaan dan prestasi atlet.
Menurutnya, alokasi anggaran harus didistribusikan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing cabor.
“Kami tentu tidak hanya ingin mengetahui berapa besar anggaran hibah yang diberikan dan pertanggungjawaban administrasinya,” kata Cecep, Senin (2/11/2026).
Ia menilai, anggaran olahraga perlu memiliki indikator yang jelas dan terukur, mulai dari kebutuhan pembinaan, jumlah atlet, potensi prestasi hingga agenda pertandingan.
Cecep juga mengingatkan agar penggunaan anggaran lebih banyak menyentuh kebutuhan atlet, seperti peralatan latihan, try out, try in, transportasi dan dukungan nutrisi, bukan justru didominasi kebutuhan organisasi maupun kegiatan seremonial.
“Kami tidak ingin olahraga Kota Banjar hanya ramai saat ada kejuaraan. Olahraga harus dibangun melalui sistem pembinaan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Baca Juga :Rapat Paripurna DPRD Kota Banjar Sepakati Empat Raperda Strategis
Selain persoalan distribusi anggaran, Komisi III turut menyoroti LPJ hibah KONI Kota Banjar yang perlu segera mendapatkan kejelasan. Cecep meminta persoalan tersebut diurai secara objektif dan transparan.
“Harus dibedakan dengan tegas, apakah persoalannya sekadar keterlambatan penyerahan dokumen, ketidaklengkapan administrasi, ketidaksesuaian perencanaan dan realisasi, atau penggunaan anggaran yang belum dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia juga meminta Dispora Kota Banjar mengoptimalkan fungsi pembinaan, verifikasi dan pengawasan terhadap penggunaan dana hibah yang bersumber dari APBD.
Cecep menegaskan, persoalan administrasi di tingkat organisasi jangan sampai berdampak terhadap keberlangsungan latihan maupun kesempatan atlet mengikuti kompetisi.
Menurutnya, atlet merupakan pihak yang berada di garis depan dalam membawa nama baik daerah sehingga kepentingan mereka harus tetap menjadi prioritas dalam setiap kebijakan olahraga.
“Jangan sampai karena persoalan LPJ di tingkat organisasi, program latihan atlet terhenti, kebutuhan cabor diabaikan, dan kesempatan atlet untuk berkompetisi jadi terganggu,” tegasnya.
Pihaknya pun tetap mendukung penguatan anggaran olahraga sesuai kemampuan keuangan daerah. Namun, dukungan tersebut harus dibarengi transparansi pengelolaan, pemerataan pembinaan serta target prestasi yang terukur.
“Yang kami dorong adalah bagaimana anggaran olahraga benar-benar kembali kepada tujuan utamanya, yaitu pembinaan dan peningkatan prestasi atlet Kota Banjar,” pungkasnya. (Hermanto/PasundanNews.com)
