BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Pemerintah Kabupaten Ciamis menargetkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 80 persen dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis digital yang akan berlangsung pada 13 Desember 2026.
Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, menyatakan optimistis penerapan sistem pemungutan suara digital di 40 desa dapat berjalan lancar.
Menurutnya, penggunaan teknologi menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pemilihan sekaligus memangkas waktu dan biaya penyelenggaraan.
Optimisme tersebut disampaikan Herdiat saat menghadiri sosialisasi Pilkades Digital Provinsi Jawa Barat di Gedung KH Irfan Hielmy, Islamic Centre Ciamis, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat itu diikuti panitia desa serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Herdiat mengakui bahwa pemilihan kepala desa menggunakan sistem digital merupakan pengalaman baru bagi Kabupaten Ciamis.
Meski demikian, ia percaya para penyelenggara mampu beradaptasi dan menjalankan seluruh tahapan sesuai ketentuan.
Ia menilai sistem digital memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan mekanisme pemilihan konvensional, terutama dari sisi kecepatan, kemudahan, efisiensi waktu, serta kebutuhan anggaran.
“Digitalisasi ini mempermudah, mempercepat, juga lebih murah dan efisien dibandingkan dengan cara-cara lama. Mudah-mudahan waktu pemilihannya bisa lebih cepat lagi,” ujar Herdiat.
Pilkades serentak tersebut akan dilaksanakan di 40 desa dengan dukungan 176 Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Seluruh panitia dan operator diminta mempersiapkan diri, termasuk memastikan masyarakat memahami tata cara penggunaan sistem pemungutan suara elektronik.
Baca Juga :Solidaritas Warga Ciamis Selatan Menggema di Bekasi, Satu Bus Suporter Kawal Tim Voli Putri di Semifinal Porprov Jabar 2026
Herdiat secara khusus meminta petugas memberikan edukasi dan pendampingan kepada warga agar tidak mengalami kesulitan ketika menggunakan teknologi tersebut.
Sosialisasi yang maksimal dinilai menjadi salah satu faktor penting untuk mencapai target kehadiran pemilih sebesar 80 persen.
Selain kesiapan teknis, netralitas penyelenggara juga menjadi perhatian Bupati.
Ia mengingatkan seluruh panitia, termasuk perangkat desa, agar tidak menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon kepala desa.
Menurutnya, perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi yang harus dihormati. Namun, penyelenggara wajib menjaga profesionalitas dan memastikan situasi tetap aman serta kondusif.
“Berbeda pilihan boleh, tetapi yang paling utama adalah keamanan dan ketertiban. Panitia harus netral dan tidak boleh berpihak,” tegasnya.
Pemilihan yang jatuh pada Minggu, 13 Desember 2026, juga mempertimbangkan kesempatan bagi warga yang bekerja di luar daerah untuk kembali ke kampung halaman dan menggunakan hak pilihnya.
Herdiat turut meminta pengawasan pelaksanaan Pilkades dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Petugas keamanan dan perlindungan masyarakat (Linmas) diharapkan aktif membantu penyelenggara dalam menjaga ketertiban di setiap tahapan pemilihan.
“Kita semua harus lebih proaktif dan membantu masyarakat sehingga pelaksanaan Pilkades serentak ini berjalan dengan baik tanpa menimbulkan ekses negatif,” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Herdiat menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya DPMD Jabar, atas dukungan dan pendampingan yang diberikan dalam mempersiapkan pelaksanaan Pilkades digital di Kabupaten Ciamis.
Sementara itu, Sekretaris DPMD Provinsi Jawa Barat, Lisa Avianty, mengungkapkan bahwa terdapat enam kabupaten di Jawa Barat yang menyelenggarakan Pilkades berbasis digital pada 2026.
Keenam daerah tersebut yakni Bekasi, Sumedang, Cianjur, Karawang, Subang, dan Ciamis.
Lisa menjelaskan, penggunaan sistem digital diharapkan menjadi solusi atas sejumlah kendala dalam penyelenggaraan pemilihan secara konvensional yang selama ini membutuhkan anggaran besar, sarana dan prasarana yang tidak sedikit, serta waktu pelaksanaan relatif panjang.
Melalui penerapan teknologi, proses pemungutan suara diharapkan berlangsung lebih praktis dan efisien tanpa mengabaikan kesiapan penyelenggara maupun pemahaman masyarakat sebagai pemilih.(Pepi Irawan/PasundanNews.com)



















































