Kericuhan sempat terjadi ketika puluhan massa mencoba memaksa masuk ke halaman kantor walikota. Petugas kepolisian dan Satpol PP yang berjaga menutup gerbang, sehingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Foto/Hermanto.Pasundannews.com

BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Aksi unjuk rasa yang digelar oleh mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar berlangsung tegang di depan Kantor Walikota Banjar, Rabu (29/10/2025).

Massa aksi menuntut realisasi janji politik Walikota Banjar, Sudarsono dan Wakil Walikota Banjar, Supriana yang dinilai belum berpihak pada kepentingan masyarakat.

Kericuhan sempat terjadi ketika massa mencoba memaksa masuk ke halaman kantor walikota. Petugas kepolisian dan Satpol PP yang berjaga menutup gerbang, sehingga aksi saling dorong tak terhindarkan. Namun setelah dilakukan negosiasi, mahasiswa akhirnya diizinkan masuk ke area kantor pemerintah tersebut.

Situasi kembali memanas ketika massa berupaya mendatangi langsung ruang kerja Walikota. Upaya itu kembali dihadang oleh aparat keamanan, dan sempat terjadi saling dorong antara mahasiswa dan petugas.

Ketua PMII Kota Banjar, Muhammad Abdul Wahid, menyatakan kekecewaannya karena pihaknya tidak dapat bertemu langsung dengan Walikota untuk menyampaikan aspirasi.

“Kami hanya ingin menyampaikan tuntutan rakyat. Pemerintah harus menepati janji politiknya yang dulu disampaikan lewat slogan Banjar Berdaya,” ujar kepada awak media.

Baca Juga :Mantan Pj Walikota Banjar Salurkan Zakat Rp7,5 Juta untuk Bedah Rumah Warga Balokang

Dalam orasinya, mahasiswa menuntut agar pemerintah daerah lebih berpihak kepada masyarakat kecil, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Mereka meminta agar anggaran pendidikan bisa disalurkan hingga ke tingkat desa melalui APBDes demi pemerataan akses pendidikan.

Selain itu, PMII Banjar juga menyoroti sektor kesehatan. Mereka mendesak pemerintah memastikan pelayanan kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Pelayanan kesehatan jangan dibeda-bedakan berdasarkan status sosial. Semua warga berhak mendapat layanan yang layak,” tegas Wahid.

Di sektor ekonomi, mahasiswa menuntut agar Pemkot Banjar membuka lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan transparansi kinerja birokrasi.

Mereka menilai masih banyak program pemerintah yang belum berjalan efektif dan justru terhambat oleh kepentingan segelintir pihak.

“Kami mengecam keras oknum birokrasi maupun aparat penegak hukum yang memanfaatkan program pembangunan untuk keuntungan pribadi,” tandasnya.

Aksi tersebut berlangsung hingga sore hari dengan penjagaan ketat aparat, sementara mahasiswa berjanji akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak direspons serius oleh pemerintah daerah.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penyataan dari Pemerintah Kota Banjar untuk menanggapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut.

(Hermanto/PasundanNews.com)