BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Akademisi sekaligus aktivis Serikat Petani Pasundan (SPP), Hendra Soekarman, menilai nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di Kabupaten Ciamis saat ini masih jauh di bawah hasil kajian lapangan.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergarap maksimal.
“Banyak PBB atau NJOP yang hanya dihitung berdasarkan tanahnya saja tanpa bangunan, karena belum ada identifikasi penyesuaian antara pajak terutang dengan kondisi sebenarnya,” ungkap Hendra kepada pasundannews.com, Jumat (15/8/2025).
Ia menyebut, meskipun infrastruktur seperti akses jalan sudah banyak yang diperbaiki, tarif PBB-P2 di Ciamis masih tergolong murah.
Baca Juga : Ciamis Tak Pilih Naikan PBB-P2, Ini Strategi Bapenda Tingkatkan PAD Tanpa Membebani Rakyat
Hal ini, menurutnya, disebabkan belum optimalnya pemetaan dan pendataan oleh Bapenda.
Hendra mendorong pola identifikasi objek pajak dilakukan lebih komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
“Pertama, memaksimalkan peran perangkat desa dan kelurahan dalam mendata potensi pajak,” ungkapnya.
Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Baca Juga : Kabupaten Ciamis Raih Predikat ‘Sangat Baik’ dalam Penilaian Kinerja PTSP dan PPB Tahun 2024
“Ketiga, melibatkan notaris dan pejabat pembuat akta tanah. Keempat, memastikan Bapenda memiliki peta rinci tanah di semua wilayah untuk memetakan potensi secara akurat,” jelasnya.
Meski demikian, Hendra tetap mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Bapenda Ciamis sejauh ini.
Ia menilai, berdasarkan perbandingan dengan daerah lain di Jawa Barat, PBB di Ciamis termasuk yang terendah.
“Sudah seharusnya ada penyesuaian NJOP dengan harga pasar. Banyak bangunan baru di Ciamis yang pajaknya hanya dikenakan pada tanahnya saja, tanpa memperhitungkan gedungnya,” tandasnya.
(Pepi Irawan/PasundanNews.com)
