BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Keterbatasan jaringan irigasi masih menjadi persoalan utama yang dihadapi petani di Desa Ciharalang, Kecamatan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.
Meski memiliki ratusan hektare lahan pertanian potensial, sebagian sawah di wilayah tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat ketergantungan terhadap air hujan.
Persoalan itu disampaikan Kepala Desa Ciharalang, Muhlis, dalam pertemuan bersama Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, dan perwakilan produsen pupuk, Sabtu (17/10/2026).
Muhlis mengungkapkan, dari total luas wilayah desa sekitar 702 hektare, sebanyak 300 hektare merupakan lahan persawahan yang berpotensi mendukung peningkatan produksi pangan.
Namun, ketiadaan jaringan irigasi permanen menyebabkan aktivitas pertanian kerap terhenti ketika memasuki musim kemarau.
Menurutnya, petani bahkan harus membiarkan sawah tidak ditanami selama kurang lebih tiga bulan karena kesulitan memperoleh pasokan air.
Sementara itu, pembangunan sumur bor secara mandiri membutuhkan biaya cukup besar sehingga belum menjadi pilihan yang terjangkau bagi sebagian petani.
“Ketika musim kemarau, lahan pertanian terpaksa dibiarkan kosong karena tidak tersedia air yang mencukupi. Biaya pembuatan sumur bor juga cukup tinggi,” ungkap Muhlis.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Desa Ciharalang berharap adanya dukungan pemerintah pusat dalam pembangunan jaringan irigasi yang terhubung dengan Bendungan Leuwikeris.
Muhlis menilai, keberadaan bendungan yang berdekatan dengan wilayah desanya seharusnya dapat memberikan manfaat langsung bagi keberlangsungan pertanian masyarakat.
“Kami berharap air dari Bendungan Leuwikeris bisa dialirkan ke persawahan warga, sehingga petani tetap dapat melakukan aktivitas tanam meskipun musim kemarau,” katanya.
Selain infrastruktur pertanian, Muhlis turut menyoroti rendahnya keterlibatan generasi muda dalam kegiatan pertanian produktif.
Ia menyebutkan, partisipasi pemuda di sektor tersebut diperkirakan baru mencapai 20 persen.
Sebagian besar lulusan sekolah menengah lebih tertarik bekerja di sektor industri, terutama pada tiga perusahaan manufaktur yang beroperasi di wilayah desa, yakni PT Albania Indonesia, PT Alba Karang Layung Indonesia, dan PT Yaspis Gemilang Indah.
Keberadaan industri tersebut menjadi alternatif lapangan pekerjaan bagi masyarakat di tengah potensi tenaga kerja desa yang mencapai sekitar 1.700 orang.
Di sisi lain, Pemerintah Desa Ciharalang juga berupaya memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih.
Koperasi tersebut diharapkan menjadi wadah kolaborasi antara kelompok tani, pelaku usaha, dan tenaga kerja lokal, termasuk dalam mendukung penyediaan kebutuhan pertanian.
Salah satu program yang direncanakan ialah penghijauan berkelanjutan dengan melibatkan pengusaha dalam penyediaan bibit tanaman serta koperasi dalam pemenuhan kebutuhan pupuk.
Baca Juga :HMI Tarbiyah UID Ciamis Gelar Basic Training , Cetak Kader Kritis dan Berintegritas
Distribusi Pupuk Bersubsidi Jadi Perhatian
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bagian Divisi Pemasaran PT Petrokimia Gresik, Handrian, memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengusulan kebutuhan hingga penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani.
Ia menegaskan, penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) merupakan kewenangan kelompok tani dengan pendampingan petugas penyuluh lapangan (PPL).
Dengan demikian, perusahaan produsen pupuk tidak memiliki kewenangan menentukan daftar penerima maupun besaran kebutuhan yang diajukan petani.
“Produsen menjalankan tugas sesuai ketentuan dan alokasi yang telah ditetapkan pemerintah. Kami bertanggung jawab terhadap penyaluran pupuk berdasarkan kuota hingga gudang penyangga,” jelas Handrian.
Ia menyampaikan, kapasitas gudang penyangga pupuk untuk wilayah Kabupaten Ciamis mencapai 5.000 ton.
Adapun distribusi ke setiap kecamatan mengacu pada surat keputusan alokasi yang diterbitkan dinas pertanian terkait.
Handrian juga menjelaskan adanya upaya penyederhanaan mekanisme penebusan pupuk bersubsidi melalui sejumlah saluran distribusi, termasuk peluang keterlibatan koperasi desa.
Skema tersebut antara lain telah diujicobakan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa petani harus memenuhi persyaratan administrasi agar dapat memperoleh pupuk bersubsidi.
Syarat utamanya adalah terdaftar sebagai anggota kelompok tani serta tercantum dalam RDKK yang telah disahkan.
Baca Juga :BPDAS Cimanuk-Citanduy dan Komisi IV DPR RI Gelar Bimtek Rehabilitasi Hutan di Ciamis, Dorong Peran Aktif Masyarakat
Herry Dermawan Dorong Penguatan Infrastruktur Pertanian
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Herry Dermawan, mengapresiasi langkah Pemerintah Desa Ciharalang dalam mengidentifikasi kebutuhan petani sekaligus membangun komunikasi dengan berbagai pihak.
Menurutnya, pengembangan pertanian membutuhkan dukungan yang saling terintegrasi, mulai dari ketersediaan air, akses pupuk, hingga penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.
Herry turut menyoroti pentingnya pemanfaatan infrastruktur pengairan, termasuk melalui program Jaringan Irigasi Air Tanah (JAT), sebagai salah satu upaya mendukung produktivitas lahan pertanian.
Selain pembangunan infrastruktur, ia juga menekankan perlunya perubahan pola pikir dalam pengelolaan usaha pertanian agar sektor tersebut semakin produktif dan memiliki nilai ekonomi.
Sinergi antara pemerintah, petani, produsen pupuk, dan koperasi desa diharapkan mampu membuka peluang pengembangan pertanian yang lebih berkelanjutan di Ciharalang.
Dengan dukungan jaringan irigasi dan distribusi sarana produksi yang memadai, potensi lahan persawahan di desa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan lebih optimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
(Herdi/PasundanNews.com)
