BERITA JABAR, PASUNDANNEWS.COM – Upaya mencegah pekerja migran Indonesia menjadi korban perdagangan orang dan eksploitasi terus mendapat perhatian dari Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Barat.
Komitmen tersebut disampaikan saat Badko HMI Jawa Barat melakukan audiensi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jawa Barat.
Pertemuan itu membahas penguatan edukasi, pencegahan keberangkatan nonprosedural, hingga perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati, mengatakan perlindungan PMI membutuhkan pendekatan yang lebih luas.
Menurutnya, persoalan migrasi tidak cukup ditangani melalui aspek administratif, tetapi harus dibarengi dengan peningkatan kesadaran masyarakat sejak sebelum seseorang memutuskan bekerja ke luar negeri.
“Edukasi migrasi aman harus dimulai sejak fase pra-migrasi. Bukan hanya ketika seseorang sudah berada dalam proses keberangkatan,” ujar Siti, Senin (17/8/2026).
Ia menilai keluarga, sekolah, kampus, desa, komunitas pemuda hingga lingkungan masyarakat perlu menjadi ruang untuk memperkuat pemahaman mengenai migrasi yang aman dan sesuai prosedur.
Menurut Siti, masyarakat juga perlu dibekali kemampuan untuk mengenali modus perekrutan, memeriksa legalitas informasi pekerjaan, memahami hak sebagai pekerja migran, serta mengetahui saluran pengaduan apabila menghadapi persoalan.
“Kompleksitas persoalan pekerja migran tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Diperlukan kerja bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pelayanan PMI, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil,” katanya.
Baca Juga :Imah Aing’ di Sapawarga Dibuka, Warga Jabar Bisa Ajukan Perbaikan Rutilahu Gratis
Ketua Bidang Advokasi dan Perlindungan Pekerja Migran Badko HMI Jawa Barat, M. Arsyach Syauqi Fahrezi, menambahkan, audiensi dengan BP3MI menjadi momentum untuk membangun sinergi yang lebih konkret dalam melindungi calon maupun pekerja migran.
Menurutnya, masyarakat harus memperoleh informasi yang benar sejak awal agar tidak mudah terjebak dalam penempatan ilegal, penipuan, perdagangan orang maupun eksploitasi.
“Kami ingin memastikan masyarakat, khususnya generasi muda dan calon pekerja migran, memiliki literasi yang cukup mengenai prosedur migrasi yang aman, hak-hak pekerja migran, serta mekanisme pengaduan ketika menghadapi persoalan,” ujarnya.
Arsyach menegaskan, pekerja migran harus dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak atas perlindungan.
Karena itu, tanggung jawab perlindungan tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga membutuhkan pengawasan dan partisipasi masyarakat sipil.
Badko HMI Jawa Barat pun mendorong agar komunikasi dengan BP3MI tidak berhenti pada audiensi.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat diwujudkan melalui diskusi publik, kampanye migran aman, pendidikan masyarakat, kajian kebijakan, penguatan literasi hukum hingga pembentukan jejaring atau satgas di wilayah yang memiliki kerentanan.
Dengan jaringan kader yang tersebar di berbagai daerah Jawa Barat, HMI menilai organisasi kemahasiswaan memiliki ruang strategis untuk menjadi penghubung informasi sekaligus mitra edukasi bagi masyarakat.
“Kami tidak ingin kolaborasi berhenti pada seremoni atau pertukaran informasi kelembagaan. Yang kami dorong adalah kerja sama substantif dengan program, wilayah intervensi dan keberlanjutan yang terukur,” kata Siti.
Badko HMI Jawa Barat menyatakan siap mengambil peran sebagai mitra strategis sekaligus mitra kritis dalam memperluas edukasi, mendorong riset kebijakan dan menyuarakan kepentingan masyarakat terkait perlindungan PMI.
Sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong perubahan pendekatan dari penanganan yang bersifat reaktif menjadi langkah pencegahan yang lebih kuat.
Dengan begitu, masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri dapat memahami prosedur, mengetahui haknya dan terhindar dari praktik migrasi yang berisiko.
Badko HMI Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terwujudnya ekosistem migrasi yang aman, bermartabat dan berkeadilan bagi masyarakat Jawa Barat.
Baca Juga :Polisi Selidiki Dugaan Kekerasan terhadap Siswi SMP di Banjarsari Ciamis
Sementara itu, Kepala BP3MI Jawa Barat Kombes Pol Singgih Hermawan, S.I.K., M.A.P., mengakui edukasi kepada masyarakat mengenai migrasi aman masih perlu diperluas, terutama hingga wilayah pelosok.
Ia menyambut baik keterlibatan Badko HMI Jawa Barat dalam upaya memperluas sosialisasi kepada masyarakat.
“Saya sepakat bahwa edukasi kepada masyarakat sangat minim, terutama sosialisasi kepada masyarakat di pelosok daerah sehingga mereka tidak mendapatkan edukasi migran aman. Saya senang dengan adik-adik Badko HMI Jawa Barat yang sama-sama mendukung perlindungan migran di Jawa Barat,” ungkap Singgih.
Singgih menyebut wilayah Indramayu dan Cirebon menjadi dua daerah yang memiliki kontribusi besar terhadap jumlah PMI asal Jawa Barat.
Hampir 60 persen pekerja migran Jawa Barat, menurutnya, berasal dari dua wilayah tersebut.
Ia juga menyinggung persoalan yang terjadi di Cianjur, ketika seseorang yang sebelumnya pernah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) justru kemudian terlibat dalam perekrutan korban lainnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan TPPO membutuhkan edukasi yang berkelanjutan serta keterlibatan masyarakat dalam mengenali potensi perekrutan ilegal.(Maul/PasundanNews.com)
