BERITA CIAMIS, PASUNDANNEWS.COM – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis menjadi bahan diskusi dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Ciamis melalui forum Cakrawala Kajian Publik (CAKAP), Rabu (17/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Sekretariat PC PMII Ciamis tersebut menghadirkan sejumlah pihak yang terlibat dalam program MBG, mulai dari unsur DPRD, Satgas MBG, Koordinator Wilayah MBG, hingga kalangan mahasiswa.
Diskusi difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program serta berbagai tantangan yang masih ditemukan di lapangan.
Hadir sebagai narasumber Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis Jaenal Aripin, Ketua Satgas MBG Kabupaten Ciamis Dr. Erwan Darmawan, S.STP., M.Si., serta Korwil MBG Ciamis Eggy Armand R.
Sementara jalannya diskusi dipandu Ketua PC PMII Ciamis Husni Mubarok bersama Ketua Bidang Eksternal PMII Irfan Nurwahid.
Selama lebih dari dua jam, peserta membahas sejumlah isu strategis, mulai dari pengelolaan anggaran, pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), keterlibatan pelaku usaha lokal, hingga mekanisme transparansi penggunaan dana program yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca Juga :Pengelolaan Zakat Berbasis Desa di Ciamis Jadi Percontohan, Baznas Lampung Tengah Datang untuk Studi Tiru
Program Nasional Harus Berdampak pada Kesejahteraan Masyarakat
Dalam kesempatan tersebut, Ketua PC PMII Ciamis Husni Mubarok menegaskan bahwa evaluasi yang dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan memastikan program nasional tersebut berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurutnya, besarnya anggaran yang beredar melalui Program MBG harus dibarengi dengan sistem pengawasan yang kuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok sasaran, termasuk anak-anak, petani, peternak, dan pelaku UMKM.
“Program ini harus mampu memberikan dampak nyata, bukan hanya menjadi kegiatan yang dinikmati segelintir pihak. Karena itu transparansi dan pengawasan menjadi hal yang sangat penting,” ujar Husni.
PMII juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi terkait pengelolaan program, mulai dari pengelola dapur, alur penggunaan anggaran, hingga kontribusi program terhadap perekonomian lokal.
Organisasi mahasiswa tersebut bahkan menyatakan komitmennya untuk melakukan pengawasan sosial terhadap pelaksanaan MBG.
Sementara itu, Ketua Satgas MBG Kabupaten Ciamis, Erwan Darmawan, mengakui masih terdapat sejumlah aspek yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan program.
Salah satunya berkaitan dengan kondisi beberapa dapur MBG yang belum sepenuhnya memenuhi standar ideal.
Ia menjelaskan, sebagian dapur masih memanfaatkan bangunan yang sebelumnya digunakan sebagai rumah tinggal atau fasilitas lain yang kemudian dialihfungsikan.
Langkah tersebut dilakukan sebagai solusi percepatan pelaksanaan program di tengah keterbatasan sarana yang tersedia.
“Masih ada beberapa dapur yang memerlukan peningkatan kualitas. Namun, secara bertahap kami terus melakukan pembinaan dan pengawasan agar seluruh dapur dapat memenuhi standar yang telah ditetapkan,” kata Erwan.
Menurutnya, fungsi Satgas bukan sekadar melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan kepada pengelola dapur agar kualitas pelayanan terus meningkat.
Jika ditemukan pelanggaran atau ketidaksesuaian, pihaknya akan memberikan rekomendasi perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Baca Juga :Kursi Wabup Ciamis Masih Kosong, Politisi Demokrat Dorong Figur Muda dan Berkapasitas Pengganti YDP
Pentingnya Penguatan Rantai Pasok Lokal dalam Mendukung Keberhasilan Program MBG
Di sisi lain, Korwil MBG Ciamis Eggy Armand R menyoroti pentingnya penguatan rantai pasok lokal dalam mendukung keberhasilan program.
Ia menilai keterlibatan petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal perlu terus diperluas agar manfaat ekonomi dari MBG dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
“Program ini tidak hanya berbicara soal pemenuhan gizi, tetapi juga peluang untuk menggerakkan ekonomi daerah. Karena itu kami mendorong bahan baku yang digunakan berasal dari potensi lokal,” ujarnya.
Eggy juga menjelaskan bahwa biaya produksi makanan dalam program MBG tidak bisa disamakan di setiap daerah karena dipengaruhi berbagai faktor, seperti harga bahan pangan dan kondisi distribusi di masing-masing wilayah.
Salah satu poin yang mendapat perhatian dalam forum tersebut adalah perlunya pengawasan yang lebih optimal dari lembaga pengawas pemerintah.
Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Ciamis, Jaenal Aripin, menilai penggunaan anggaran negara dalam jumlah besar harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan profesional.
Ia menegaskan bahwa Inspektorat memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola program berjalan sesuai aturan serta mencegah potensi penyimpangan.
“Pengawasan harus dilakukan secara objektif. Yang menjadi fokus adalah tata kelola dan penggunaan anggarannya, bukan siapa yang mengelola program tersebut,” tegas Jaenal.
Selain itu, DPRD juga mendukung terbentuknya forum komunikasi antar pemangku kepentingan MBG guna memperkuat koordinasi, menyamakan pemahaman regulasi, serta memperlancar penyampaian informasi terkait pelaksanaan program.
Menutup kegiatan, PMII Kabupaten Ciamis menegaskan akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap Program Makan Bergizi Gratis.
Organisasi tersebut berharap program strategis nasional itu dapat berjalan secara profesional, terbuka, dan akuntabel sehingga benar-benar mampu meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui forum CAKAP, PMII mendorong adanya peningkatan pengawasan, keterbukaan data pengelolaan program, pelibatan lebih luas pelaku usaha lokal, serta evaluasi berkelanjutan terhadap penggunaan anggaran demi terciptanya tata kelola yang lebih baik di masa mendatang. (Pepi Irawan/PasundanNews.com)
