BERITA BANJAR, PASUNDANNEWS.COM – Pembahasan santai di sebuah kafe di Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, pada Jumat (24/4/2026) berkembang menjadi diskusi serius.
Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang seperti masyarakat, akademisi, pengusaha, hingga perwakilan FPSKB (ExSFo FPSKB) berkumpul membicarakan isu yang tengah menjadi sorotan, yakni peran Liaison Officer (LO) dalam proyek-proyek daerah.
Dalam pertemuan tersebut, para peserta mengungkapkan kegelisahan yang sama. Mereka menilai keberadaan LO kini cenderung melampaui fungsi awal sebagai penghubung antara pemerintah dengan pihak-pihak terkait, dan justru dinilai semakin dominan dalam sejumlah proyek.
Sulyanati, salah satu penggagas diskusi, menyampaikan bahwa forum ini lahir dari rasa tanggung jawab terhadap masa depan Kota Banjar.
Ia menekankan pentingnya kejelasan terkait posisi, dasar hukum, serta kewenangan LO agar tidak memicu polemik yang berkepanjangan.
“LO ini sebenarnya siapa, berasal dari mana, dan produk kebijakannya seperti apa. Pengelolaan Banjar tidak boleh hanya dimonopoli oleh segelintir pihak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa fungsi LO seharusnya kembali pada tujuan awal, yakni sebagai jembatan komunikasi antara kepala daerah dan para pemangku kepentingan.
Menurutnya, upaya bersama diperlukan untuk mengembalikan peran tersebut agar tetap berada pada koridor yang semestinya.
Di sisi lain, Ketua Sementara DPRD Kota Banjar, Sutopo, yang turut hadir dalam forum tersebut, menyampaikan bahwa diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi demi kemajuan daerah.
Baca Juga :Dorongan Perluasan Zakat: DPRD Banjar Diusulkan Ikut Berkontribusi
Ia berharap berbagai masukan yang muncul dapat menjadi bahan evaluasi bersama. “Intinya, kita semua ingin Banjar ke depan lebih baik dan berkembang,” ucapnya.
Kritik juga datang dari kalangan pelaku usaha. Entus, seorang pengusaha konstruksi, menyoroti dampak dominasi LO terhadap peluang kerja bagi kontraktor lokal.
Ia mengaku kondisi tersebut membuat ruang bagi pelaku usaha di daerah menjadi semakin terbatas.
“Jangan sampai peran LO ini kebablasan. Pelaku usaha lokal sangat berharap adanya peluang dalam proyek konstruksi, tapi saat ini kegiatannya terbatas dan tidak terkoordinasi dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, akademisi Dadi ST melihat persoalan ini dalam konteks yang lebih luas.
Ia menilai tekanan fiskal daerah yang sedang terjadi turut memengaruhi dinamika pengelolaan proyek, termasuk munculnya dugaan pengaturan oleh pihak tertentu yang berkaitan dengan peran LO.
“Kondisi fiskal yang terbatas membuka celah bagi kelompok tertentu untuk mengatur arah proyek, termasuk bagaimana LO berperan di dalamnya,” jelasnya.
Diskusi tersebut diharapkan menjadi titik awal untuk merumuskan langkah perbaikan, sekaligus memastikan tata kelola proyek di Kota Banjar berjalan lebih transparan dan adil. (Hermanto/PasundanNews.com)
